Pegawai KPK Ajukan Judicial Review Soal TWK
- VIVA/Andry Daud
VIVA – Sebagian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasal yang disoalkan yakni Pasal 69B dan 69C UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, yang mengatur tentang alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jadi pada hari ini kita mendaftarkan JR ke MK, pasalnya ada 69 B dan Pasal 69C," kata perwakilan pegawai Hotman Tambunan di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.
Baca juga:Â Besok Menag Umumkan Jamaah Haji 2021 Diberangkatkan atau Tidak
Menurut Hotman, penggunaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 28 UUD 1945.
"Sekaligus menguji pengertian tidak merugikan dalam alih tugas ini sesuai putusan MK nomor 70," ujarnya.
Pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terang Hotman, selama ini menafsirkan sendiri mengenai maksud alih status tersebut.
"Sebenarnya juga anggota DPR telah memberikan artian tentang tafsir itu. Nah, kami berpikir supaya jangan menjadi bola liar di masyarakat kita bawalah ke MK," kata Hotman.
Ia berharap, lewat gugatan ini Hakim MK akan menetapkan penafsiran memgenai prosedur alih status pegawai menjadi ASN yang benar.
"Karena kita menyadari mereka, para hakim MK adalah para negarawan yang memahami konsep dan filosofi dasar wawasan kebangsaan," imbuhnya.
JR ini diajukan oleh 9 pemohon yang mewakili 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Mereka yakni, Rasamala Aritonang; Andre Dedy Nainggolan; Hotman Tambunan; Novariza; Faisal; Benydictus Siumlala Martin; Harun Al Rasyid; Lakso Anindito dan Tri Artining Putri.
MK Korsel Perintahkan Presiden Yoon Serahkan Dekrit Darurat Militer
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memerintahkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk menyerahkan dekrit darurat militer serta notulen dua rapat Kabinet.
