Isi Surat Pencabutan Dukungan PDIP ke Bupati Alor yang Marahi Risma

VIVA – Buntut sikap Bupati Alor Amon Djobo yang memarahi petugas dari Kementerian Sosial dan marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma, membuat PDI Perjuangan geram. Partai tersebut telah resmi menarik dukungannya yang diberikan pada Pilkada 2017 lalu.

Penarikan dukungan itu disampaikan melalui surat pencabutan rekomendasi dan dukungan, yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Pada intinya surat itu dikatakan, bahwa Amon telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan melakukan pengusiran kepada pegawai Kementerian Sosial.

Baca juga: Marah-marah ke Menteri Risma, PDIP Cabut Dukungan ke Bupati Alor

"Sdr. Drs Amon Djobo sebagai Bupati Alor yang tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Maka DPP PDI Perjuangan telah melakukan evaluasi selama kepemimpinan Bupati Alor tersebut," demikian bunyi surat DPP PDIP mengenai pencabutan rekomendasi kepada Amon Djobo yang diterima VIVA, Rabu 2 Juni 2021.

Dalam pertimbangan dan evaluasinya, PDIP merasa tidak kali ini saja Amon melakukan tindakan tidak terpuji. Pernah suatu waktu yang sudah beredar di pemberitaan, Amon sempat memaki seorang perwira TNI bahkan sampai mengancam menembak.

Karena Amon bukan kader sehingga tidak bisa dipecat, maka yang dilakukan adalah menarik dukungan. Keputusan ini diambil demi kepentingan strategis organisasi secara umum.

Adapun pencabutan sekaligus dilakukan kepada Wakil Bupati Imran Duru. Surat dukungan awalnya pada Pemilu 2017 lalu tertuang dalam nomor 3628/IN/DPP/XI/2017.

"Menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Alor terkait pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut," lanjut surat tersebut.

Partai berlogo banteng itu juga meminta kadernya mengikuti kebijakan pengurus pusat. DPP PDIP mewanti- wanti bagi kader yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan tersebut.

Sekadar diketahui, dukungan kepada Amon Djobo, selain oleh PDIP, juga didukung oleh enam partai lainnya. Keenam partai itu ialah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Amon Djobo terpilih pada Pilkada 2018 lalu.

Diberitakan sebelumnya, umpatan Amon Djobo sempat beredar di media karena menyinggung Risma dan Kementerian Sosial bernuansa politis saat memberikan bantuan. Bahkan, Djobo menyebut Risma 'Menteri model apa model begitu.'

Dia juga menyuruh para staf kementerian itu untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur tentang siapa dirinya. Selain itu ia menyebut Menteri Risma bodoh dan membandingkan Risma dengan Khofifah Indar Parawansa. 

Dia juga membandingkan Khofifah lebih baik dari Risma. Dan di akhir video tersebut ia bahkan ingin melempar kursi ke staf kementerian saking kesalnya. 

Sementara itu, Tri Rismaharini mengklarifikasi sekaligus, menyebut bahwa bantuan yang diberikan ke Alor bukan lah PKH melainkan bantuan bencana pasca wilayah tersebut diterima Siklon Tropis Seroja, yang berujung pada banjir bandang.

Risma mengaku, bantuan itu diberikan via DPRD supaya lebih cepat. Karena setelah mengontak Kepala Dinas dan perangkat lainnya tak bisa karena jaringan terputus. Sementara, bantuan dikirim dari Surabaya supaya lebih cepat terdistribusi.

"Menurutnya, percepatan bantuan itu dilakukan karena biaya logistik murah. Dari Surabaya angkutan itu gratis kita tidak bisa masuk ke pulau itu saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT kena," kata Risma.

"Saya tanya siapa yang bisa saya hubungi saat itu, kemudian adalah ketua DPRD menyampaikan kami butuh bantuan tapi tidak bisa (masuk). Saya masih ada WAnya saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun," tambahnya.

Sementara untuk daerah Alor, lanjut Risma, merupakan area paling parah setelah Adonara dan Lembata. "Nah kemudian Sumba Timur juga parah. Relatif sama empat daerah itu. Nah, kemudian saya masih punya bukti WA bahwa saya tidak punya niat apapun," katanya.

"Saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," tambahnya.

Halaman Selanjutnya

Adapun pencabutan sekaligus dilakukan kepada Wakil Bupati Imran Duru. Surat dukungan awalnya pada Pemilu 2017 lalu tertuang dalam nomor 3628/IN/DPP/XI/2017.