Marah-marah ke Menteri Risma, PDIP Cabut Dukungan ke Bupati Alor
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – PDI Perjuangan (PDIP) bakal mencabut dukungan mereka ke Bupati Alor, Amon Djobo. Pencabutan dukungan itu buntut kemarahan sang Bupati kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, baru-baru ini.
Dalam video yang viral Amon tak terima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) bukan diurus pemerintah Kabupaten di bawah dirinya, tapi melalui Ketua DPRD Enny Anggrek. Bupati Djobo pun sempat memarahi, mengumpat dan mengusir staf Kementerian Sosial.
"Dia bukan anggota partai kami, tetapi karena perilakunya, kami akan cabut dukungan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ketika ditanyai wartawan mengenai peristiwa itu, Rabu 2 Juni 2021.
Sekadar diketahui, dukungan kepada Amon Djobo, selain oleh PDIP, juga didukung oleh enam partai lainnya. Keenam partai itu ialah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Amon Djobo terpilih pada Pilkada 2018 lalu.
Diberitakan sebelumnya, umpatan Amon Djobo sempat beredar di media karena menyinggung Risma dan Kementerian Sosial bernuansa politis saat memberikan bantuan. Bahkan, Djobo menyebut Risma 'Menteri model apa model begitu.'
Dia juga menyuruh para staf kementerian itu untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur tentang siapa dirinya. Selain itu ia menyebut Menteri Risma bodoh dan membandingkan Risma dengan Khofifah Indar Parawansa.
Dia juga membandingkan Khofifah lebih baik dari Risma. Dan di akhir video tersebut ia bahkan ingin melempar kursi ke staf kementerian saking kesalnya.
Sementara itu, Tri Rismaharini mengklarifikasi sekaligus, menyebut bahwa bantuan yang diberikan ke Alor bukan lah PKH melainkan bantuan bencana pasca wilayah tersebut diterima Siklon Tropis Seroja, yang berujung pada banjir bandang.
Risma mengaku, bantuan itu diberikan via DPRD supaya lebih cepat. Karena setelah mengontak Kepala Dinas dan perangkat lainnya tak bisa karena jaringan terputus. Sementara, bantuan dikirim dari Surabaya supaya lebih cepat terdistribusi.
"Menurutnya, percepatan bantuan itu dilakukan karena biaya logistik murah. Dari Surabaya angkutan itu gratis kita tidak bisa masuk ke pulau itu saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT kena," kata Risma.
"Saya tanya siapa yang bisa saya hubungi saat itu, kemudian adalah ketua DPRD menyampaikan kami butuh bantuan tapi tidak bisa (masuk). Saya masih ada WAnya saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun," tambahnya.
Sementara untuk daerah Alor, lanjut Risma, merupakan area paling parah setelah Adonara dan Lembata. "Nah kemudian Sumba Timur juga parah. Relatif sama empat daerah itu. Nah, kemudian saya masih punya bukti WA bahwa saya tidak punya niat apapun," katanya.
"Saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," tambahnya.
