Febri Apresiasi Ratusan Pegawai KPK Minta Pelantikan ASN Ditunda
- VIVA/ Edwin Firdaus.
VIVA Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN menyatakan solidaritasnya. Mereka meminta pelantikan ditunda yang rencananya digelar pada Selasa, 1 Juni 2021.
Terkait itu, mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengapresiasi aksi solidaritas yang dinyatakan ratusan pegawai yang lolos TWK. Bagi dia, hal ini sebagai soliditas dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Dan, saya sangat menghormati apa yang dilakukan ratusan pegawai KPK tersebut ada solidaritas. Ini bukan solidaritas sebagai teman tapi solidaritas dalam upaya pemberantasan korupsi yang harus kita dukung bersama-sama," ujar Febri dalam video di akun Twitternya, @febridiansyah yang dikutip VIVA pada Senin, 31 Mei 2021.
Dalam cuitannya, Febri mengatakan meski dinyatakan lulus TWK dan akan dilantik menjadi PNS, tapi ratusan pegawai tersebut masih berempati terhadap 71 rekannya yang terancam diberhentikan. Bagi dia, ini bukan sekedar solidaritas sebagai teman.
Menurut Febri, polemik ini bukan soal lulus atau tidak tapi tes yang bermasalah. Kata dia, pelantikan pada 1 Juni besok terkesan dipaksakan. Sementara, polemik TWK belum selesai.
"UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur jangka waktu maksimal Pegawai KPK jadi ASN 2 th sejak UU berlaku. jatuh pd 17 Okt 2021," tulis Febri.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengakui sudah menerima surat permohonan penundaan pelantikan para pegawai KPK sebagai ASN yang rencananya digelar Selasa, besok, 1 Juni 2021.
“Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai karenanya akan kami bahas Senin besok,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada awak media, Minggu, 30 Mei 2021.
Ghufron menyebut pelantikan pegawai KPK jadi ASN pada 1 Juni karena juga untuk memperingati hari lahir Pancasila. Hal ini diharapkan menjadi simbolik untuk menyatakan pegawai KPK itu pancasilais.
“Namun solidaritas juga substansialnya merupakan pengamalan sila persatuan yang juga kami apresiasi. Sehingga rencananya akan kami bahas besok Senin (31 Mei 2021). Hasilnya akan kami kabarkan,” kata Ghufron.
Budi Gunawan Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Aparat yang Tak Netral di Pilkada
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitas di Pilkada 2024.
