Bahas Pemilu 2024, Komisi II hingga Kemendagri Gelar Rapat Tertutup
- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
VIVA – Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Agenda yang dibahas adalah merancang konsep dan desain penyelenggaran Pemilu Serentak 2024.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Rapat dihadiri pejabat dari Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Rapat ini akan membahas desain Pemilu 2024 mendatang.
"Ini rapat tim kerja bersama yang menjadi salah satu kesimpulan di raker kita terakhir. Tim ini dibentuk untuk tindaklanjuti draf konsep dan desain yang udah disusun KPU untuk didalami dan disepakati, kira-kira konsep seperti apa pemilu di 2024. Tapi, karena 2024 hajatan besar, kita sangat semangat. Ini seperti rapat kerja," kata Doli saat membuka rapat, Senin, 24 Mei 2021.
Doli menyampaikan, di Komisi II ada 12 orang yang masuk dalam tim kerja bersama. Kemudian, tim juga diisi perwakilan dari Kemendagri, Bawaslu, dan DKPPÂ
"Dua belas orang itu terdiri dari semua pimpinan dan semua kapoksi, Kemendagri dua perwakilan, Dirjen Otda dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, KPU diwakili semua komisioner dan Bawaslu semua komisioner," jelas Doli
Menurut dia, lantaran rapat digelar untuk melakukan koordinasi, maka dilakukan secara tertutup. Doli bilang, seluruh pihak yang terkait hadir dan rapat dapat berlangsung.
"Kita menetapkan rapat ini tertutup karena kita mau awali pembahasan agenda ini ke depan seperti apa," tuturnya.
Doli juga menekankan selanjutnya, masing-masing harus terus melakukan koordinasi. "Masing-masing kita koordinasi. Kemendagri beberapa kali pertemuan dengan KPU, Bawaslu, kita ingin dengar hasil koordinasi tersebut seoerti apa dan nanti susun agenda berikutnya," ujarnya.
Kepemimpinan Cak Imin Dinilai Bikin PKB Mampu Survive
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut Tahun 2024 menandai babak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Termasuk perjalanan PKB.
