KPK Tangani Perkara Korupsi di Papua, Siapa Terlibat?

Ketua KPK Firli Bahuri
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Papua. Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD sempat melontarkan menelusuri kerugian negara di Papua, sehingga akan membongkar kasus korupsi di sana.

Harvey Moeis Minta Hakim Kembalikan Aset Sandra Dewi yang Disita Kasus Korupsi Timah

Pihak KPK mengakui ada kasus dugaan korupsi di Papua yang tengah diusut pihaknya.

"Nah terkait itu, kami ingin sampaikan apa yang dilakukan KPK, sedang berjalan, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu perkaranya," kata Ketua KPK Firli Bahuri dikonfirmasi awak media, Jumat, 21 Mei 2021.

Prabowo Mau Maafkan Koruptor jika Kembalikan Uang Negara, Yusril Beri Penjelasan Hukumnya

Baca juga: Personel Basarnas Tewas saat Mencari Korban Hanyut di Mandailing Natal

Firli enggan memerinci total kasus yang tengah ditangani lembaganya terkait di Papua. Ia juga enggan berspekulasi, siapa pihak yang telah dijerat KPK.

KPK Didesak Periksa Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka usai Diduga Korupsi Dana Bansos

"Pada saatnya karena akan sampaikan sejauh mana penanganan perkara yang terjadi di daerah-daerah yang memperoleh dana otonomi khusus," kata Firli.

Firli menggaransi, komisi antikorupsi bakalan menindak semua yang berani melakukan rasuah di Tanah Air.

"Karena prinsip kita adalah kita ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari pulau Miangas sampai Pulau Rote," imbuh Firli.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan pemerintah menerapkan 2 kebijakan khusus untuk selesaikan masalah di Papua. Salah satu di antaranya dengan memetakan atau menelusuri penyalahgunaan uang negara.

“Penelusuran penyalahgunaan dana negara atau korupsi. Kami sudah menentukan 10 korupsi terbesar,” kata Mahfud.

Mahfud menuturkan pemerintah juga sudah menerima laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Komitmen itu untuk menepis anggapan pemerintah membiarkan praktik rasuah di Papua.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya