OTT Bupati Nganjuk, KPK Segel Kantor Badan Kepegawaian Daerah
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Minggu, 9 Mei 2021. Sang bupati, Novi Rahman Hidayat, dikabarkan diamankan lembaga antirasuah itu.
Belum diperoleh informasi lebih rinci terkait OTT KPK terhadap Novi itu, dan berapa orang yang diamankan. Kabag Humas Pemkab Nganjuk Agus Irianto, belum merespons ketika dicoba dihubungi VIVA melalui sambungan telepon genggam.
Begitu juga dengan Kepala Kepolisian Resor Nganjuk AKBP Harviadhi, belum menjawab ketika ditanya melalui pesan singkat. Biasanya, sebelum dibawa ke Jakarta, tim KPK meminjam tempat kantor Kepolisian resor wilayah penindakan KPK atau Kepolisian Daerah Jawa Timur.
"Belum ada (pemberitahuan dan pinjam tempat pemeriksaan awal oleh KPK) di Polda," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, kepada VIVA, Senin 10 Mei 2021.
Sementara itu, ruang mutasi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) disegel. Ruangan yang disegel dan digaris polisi oleh KPK ialah ruangan Sub Bagian Mutasi BKD Nganjuk.
Tiga pintu dari total empat ruangan yang disegel KPK. Penyegelan dilakukan setelah tim Komisi Antirasuah menggeledah ruangan tersebut hingga Minggu malam sekira pukul 23.00 WIB.
Penyegelan yang dilakukan di kantor BKD menguatkan kabar yang tersiar bahwa penindakan oleh KPK itu terkait dugaan jual beli jabatan. Hingga saat ini, belum diperoleh informasi siapa saja yang diamankan petugas KPK dan di mana mereka dilakukan pemeriksaan awal.
Jika benar Novi ditangkap KPK dan diduga kuat terlibat dalam dugaan jual beli jabatan, itu adalah penindakan kedua kalinya oleh Komisi Antirasuah yang menyasar kepala daerah di Nganjuk. Bupati Nganjuk sebelumnya, Taufiqurrahman, telah menjalani hukuman dalam perkara gratifikasi. Dia juga terjerat perkara tindakan pidana pencucian uang di KPK.
Politikus Demokrat Sebut OTT KPK Dapat Respons Negatif, Tukang Becak Juga Bisa
Kata politikus Demokrat, KPK dalam prosedur melaksanakan OTT kerap tak sesuai prosedur.
