Basarah Minta Soal Bipang Ambawang Tak Perlu Dibuat Kontroversi
- VIVA / Ridho Permana
VIVA – Kontroversi soal Bipang Ambawang, yang diucapkan Presiden Joko Widodo dalam video youtube, mendapat tanggapan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.
Ucapan Presiden di video yang viral itu, terkait dengan imbauan agar warga tidak perlu mudik lebaran. Tapi memanfaatkan jajanan khas daerah, termasuk bipang ini. Bipang disebut sebagai babi panggang. Namun penjelasan lain soal bipang, juga diutarakan Jubir Presiden Fadjroel Rahman.
Menurut Basarah, video tersebut tujuannya mempromosikan kuliner Nusantara, mendorong produk lokal Indonesia yang dapat dipesan secara daring.
Baca juga: Polisi Israel Bubarkan Salat Tarawih di Al-Aqsa, Kemenag: Keji
"Pernyataan Jokowi tersebut diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang beragam yang terdiri atas berbagai agama, suku, golongan, yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, juga kota-kota yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Basarah dalam pesannya, Minggu 9 Mei 2021.
Basarah bilang, pernyataan Kepala Negara sama sekali tidak secara khusus mempromosikan Bipang Ambawang. Ketua Fraksi PDIP di MPR ini pun meihat, sampel kuliner lain yang ikut dipromosikan oleh Presiden. Yakni ada siomay dari Bandung, bandeng Semarang, gudeg dari Yogyakarta dan empek-empek Palembang.
"Kita belum tahu persis apa itu makanan Bipang Ambawang itu. Ada yang menyebut babi panggang. Namun, Jubir Presiden Fadjroel Rahman menyebut bipang adalah sejenis kue beras dari Kalimantan," lanjut Basarah.
Basarah sangat tahu, bahwa Presiden Jokowi adalah penganut Islam yang baik, dan pernah melaksanakan rukun Islam kelima ke tanah suci Makkah. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi juga bahkan memimpin salat berjamaah.
Menurut dia, di era kepemimpinan Jokowi lah diputuskan Keppres Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri pada 22 Oktober. Presiden Jokowi dalam catatan, telah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan umat Islam dalam bentuk penguatan ekonomi pesantren melalui bank wakaf mikro, yang diresmikan pada Oktober 2017.
"Harap dicatat bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden untuk semua suku bangsa Indonesia sekaligus Presiden bagi semua umat beragama yang hidup di negara Pancasila. Mari berpikir lebih luas dan jernih, jangan gampang termakan oleh provokasi yang ingin memecah belah antara pemerintah dengan rakyatnya," sambung Basarah.
