Temui Prabowo, PKS Mau Gerindra Dukung RUU Perlindungan Tokoh Agama
- VIVA.co.id/Anwar Sadat
VIVA – Pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto berserta jajaran pengurus Partai Gerindra. Pertemuan berlangsung di Kantor DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa 4 Mei 2021.Â
Selain silaturrahmi, kedua partai juga membahas persoalan bangsa Indonesia. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengatakan, dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dibahas juga mengenai RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.Â
Menurut dia, PKS mau Gerindra ikut mendukung RUU ini agar tak ada lagi kriminalisasi terhadap tokoh agama.
"Kepada teman-teman Gerindra kami juga ajak untuk mendukung RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama agar tidak ada kriminalisasi dan persekusi terhadap tokoh agama, maupun penodaan terhadap simbol agama," kata Syaikhu, dalam keterangannya, Selasa, 4 Mei 2021
Syaikhu juga bicara tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Menurutnya, dalam kondisi pandemi, antar elemen bangsa harus mampu bersinergi agar krisis ini segera tertangani.
Dia mengatakan, posisi politik PKS dan Gerindra yang berbeda tidak menghalangi adanya kerja sama politik di antara keduanya. PKS saat ini merupakan partai oposisi di luar pemerintah. Sementara, Gerindra adalah salah satu parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
"Antar elemen harus mengedepankan titik temu untuk bersama-sama menjadi bagian dari solusi," ujar Syaikhu.
Selain membahas masalah kebangsaan, kedua partai sempat bernostalgia mengenang kebersamaan berjuang di Pilpres 2019 lalu. Tak hahya pada Pilpres, keduanya juga sempat bekerja sama di Pilkada DKI 2017 dan juga Pilkada Jawa Barat 2018.
Pertemuan tersebut digelar pada Selasa sore, pengurus DPP PKS tiba sekira pukul 16.35 WIB. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan baru selesai sekira pukul 19.00 WIB.
PDIP Sebut Pemerintah Bisa Usul Turunkan PPN, Gerindra: Bentuk Provokator
Gerindra menyindir PDIP adalah pihak pengusul UU PHP terkait PPN jadi 12 persen.
