Moeldoko: HKTI Bisa Menekan Pemerintah Jika Tak Berpihak pada Petani
- ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
VIVA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko menyampaikan komitmen pihaknya yang berupaya memperjuangkan nasib petani. Perjuangan itu salah satunya dengan mendorong pemerintah untuk kebijakan pro terhadap petani.
Moeldoko menyampaikan demikian di sela-sela acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 HKTI di Jakarta, Selasa, 27 April 2021. Ia mengapresiasi perjalanan HKTI yang saat ini sudah berusia 48 tahun.
“Kita mesti berterima kasih dan menaruh rasa hormat kepada para senior yang sudah membesarkan HKTI,” kata Moeldoko seperti disampaikan dalam keterangan resminya. Rabu, 28 April 2021.
Dia berharap dengan rekam jejak pengalamannya HKTI bisa terus menjadi organisasi yang makin berjasa bagi petani. Ia pun mengumpamakan bedanya usia manusia dan organisasi. Kata Moeldoko, jika manusia makin renta tapi organisasi seharusnya makin tua justru tambah top.
“HKTI dibentuk pasti punya tujuan mulia yakni ingin memperbaiki nasib para petani," lanjut eks Panglima TNI itu.
Moeldoko mengatakan dalam ikhtiarnya, HKTI berupaya membantu nasib petani dengan kebijakan. Ia bilang, dalam teori kebijakan publik ada yang namanya pressure group. “HKTI bisa menekan pemerintah jika pemerintah tidak berpihak pada petani,” tutur Moeldoko.
Selain itu, menurut dia, HKTI juga bisa jadi partner strategis pemerintah dalam urusan petani.
Sementara itu, Wakil Bendahara Umum DPP HKTI, Carissa Lubis mengatakan, HUT HKTI kali ini berlangsung di bulan Ramadhan. Maka itu, HKTI melibatkan anak yatim hingga seniman pelukis dalam acara syukuran.
Dalam kesempatan itu, sejumlah lukisan karya seniman bertema pertanian dipamerkan di lokasi acara. Selain itu, diselenggarakan juga webinar tentang pertanian dengan tema 'Membangun Semangat Gotong Royong Menuju Kedaulatan Pangan Nasional'.
Penyerapan Hasil Panen Tembakau Diperkirakan Tergerus Akibat Aturan Ini
Kementerian Pertanian yang mewakili para petani tembakau terus menyoroti langkah Kementerian Kesehatan, yang merancang Permenkes terkait sektor pertembakauan.
