Fajdroel Rachman Bicara soal Reshuffle Kabinet, Semakin Dekat?

Selasa, 27 April 2021 - 11:19 WIB

Oleh :

Ezra Sihite,

Fadjroel Rachman di sidang Mahkamah Konstitusi

Sumber :

Antara/ Widodo S Jusuf

VIVA – Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menyebut bahwa hingga kini Presiden Jokowi sendiri belum pernah mengumumkan bakal merombak kabinet atau reshuffle.

Baca Juga :

Penjelasan OIKN soal Heboh Aguan Investasi di IKN Demi Selamatkan Jokowi

Dia mengingatkan bahwa mengutak-atik kabinet murni hak prerogatif Presiden.

“Sebenarnya sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle kepada publik,” kata Fadjroel Rachman kepada wartawan, Selasa 27 April 2021.

Kata Fadjroel, berkaca pada reshuffle terakhir yang hampir serupa, gembar gembor mengenai reshuffle muncul terlebih dahulu meski Presiden Jokowi pada akhirnya mengumumkan pada akhir 22 Desember tahun lalu.

Kalaupun mengenai surat presiden mengenai peleburan kementerian dan adanya badan baru bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional kata dia hanya bersifat meminta persetujuan ke parlemen. Begitu juga nomenklatur baru yakni Kementerian Investasi.

“Dalam bahasa rakyat, hanya Presiden Joko Widodo dan Tuhan YME yang tahu, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri, setidaknya di dua kementerian baru tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan rencana perombakan atau reshuffle kabinet Jokowi sebenarnya sudah di depan mata. Hanya memang keputusan itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sehingga tinggal menunggu waktu kapan diumumkan. Menurut dia, reshuffle kabinet adalah suatu hal yang pasti terjadi karena Presiden Jokowi sendiri telah bersurat kepada parlemen mengenai pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),dan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ditambah lagi nomenklatur baru bernama Kementerian Investasi.

“Kenapa soal waktu, karena itu kan yang diajukan oleh Bapak Presiden untuk mendapat persetujuan DPR. Jadi setelah DPR setuju, jadi tidak mungkin dikasih tinggal diam itu barang," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa, 20 April 2021.