Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Nadiem Diminta Evaluasi Jajarannya
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Aswandi Jailani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayan, Nadiem Makarim untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebab sudah membiarkan buku Sejarah Indonesia 1 beredar selama 2 tahun di laman website Kemendikbud.
"Ya saya meminta mas Nadiem Untuk mengevaluasi kinerja Kemendikbud jajaran termasuk Dirjen yang mengurusi hal itu, karena bagaimana pun IPNU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama sangat tidak terima, sebab Tokoh Nasional Indonesia sekaligus pendiri NU hilang dari catatan kamus sejarah Indonesia I, terlepas disengaja ataupun tidak," ujar Aswandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 April 2021.
Aswandi juga membenarkan bahwa penulisan kamus sejarah Indonesia I ditulis bukan di era kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim. Untuk itu, ia meminta untuk mengevaluasi jajaran Kemendikbud, bukan mencopot Menteri Nadiem.
"Disisi lain pak Muhajir Effendy selaku menteri sebelum mas Nadiem perlu klarifikasi semuanya kepada publik agar tidak ada dugaan-dugaan liar dari berbagai kelompok," katanya.
Selain itu, pihaknya menyatakan bahwa buku kamus sejarah Indonesia tidak layak dijadikan rujukan dan pedoman bagi seluruh pelajar di Indonesia.
"Kami mendesak Mendikbud melakukan bersih-bersih di Kementeriannya dan menuntut pihak terkait untuk segera memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, ia meminta untuk melakukan perbaikan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait khususnya sejarawan dan tokoh masyarakat.
Karena dalam penulisan kamus sejarah Indonesia harus melibatkan banyak pihak, yang paling penting para sejarawan harus dilibatkan.
"Saya meminta ketika penulisan - penulisan sejarah ya harusnya melibatkan sejarawan semuanya harus dengan melibatkan ahlinya agar tidak keliru," ungkapnya.
Diakhir Aswandi juga meminta agar isi dari kamus sejarah Indonesia didominasi oleh tokoh-tokoh Nasional Indonesia bukan para penjajah Indonesia.
"ini yang paling penting isi bukunya harus didominasi oleh tokoh-tokoh Nasional Indonesia bukan sebaliknya didominasi oleh para penjajah dan tokoh PKI," katanya.
Baca juga: Yenny Wahid ke Nadiem: Buku Sejarah Indonesia Belum Sempurna
Buka Rakor Kemendikdasmen, Wapres Gibran Curhat Pernah Kirim Surat ke Nadiem tapi Dicuekin
Wapres Gibran mengaku pernah menyurati Nadiem Makarim yang saat era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendidikan. Sedangkan Gibran saat itu jadi wali kota Solo
