Waduh, Propam Polri Amankan Penyidik KPK Diduga Peras Wali Kota
- ANTARA FOTO/Umarul Faruq
VIVA – Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo mengatakan penyidik KPK yang merupakan anggota Polri yakni AKP SR telah diamankan Divisi Propam karena mendatangi rumah Wali Kota Tanjung Balai, HM Syahrial pada Selasa subuh, 20 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB.
“Propam Polri bersama KPK mengamankan Penyidik KPK, AKP SR dan telah diamankan di Divisi Propam Polri,” kata Sambo pada Rabu, 21 April 2021.
Selanjutnya, kata Sambo, penyidikan kasus tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, KPK tetap berkoordinasi dengan Propam Polri.
“Masih akan diproses pidananya di KPK terkait kasus suap,” ujarnya.
Sementara, Sambo belum mau bicara lebih jauh terkait masalah etik yang diduga dilanggar oleh AKP SR. Sebab, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan KPK.
“Masalah etik nanti kita akan koordinasi KPK, karena yang bersangkutan anggota Polri yang ditugaskan di KPK,” jelas dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Tanjung Balai, Walman Riadi P Girsang membenarkan aktivitas petugas KPK di Kota Tanjung Balai. Namun, belum dapat informasi terkait OTT dilakukan lembaga antirasuah itu.
Berdasarkan informasi diperoleh, petugas KPK melakukan pengeledahan di rumah dinas Wali Kota di Jalan Sriwijaya Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.
“KPK memang lagi di sini. Cuma, apa benar OTT atau apa saya belum bisa diinformasikan. Masih di sini sejak pagi tadi," sebut Walman kepada wartawan pada Selasa, 20 April 2021.
Akan tetapi, Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri memastikan tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pihaknya di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Selasa, 20 April 2021.
Pernyataan Firli sekaligus menanggapi beredarnya informasi yang menyebutkan OTT KPK di Tanjung Balai. "Kami tidak melakukan OTT. Kalau ada OTT, pasti kami sampaikan ke rekan (media)," kata Firli.
MUI Minta Prabowo Pimpin Langsung Pemberantasan Korupsi
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pemberantasan korupsi dan memperkuat independensi KPK dalam prosesnya. Wakil Sekretaris.
