KPK Usut Kasus Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penyidikan kasus dugaan suap terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019. Terkait kasus itu, beberapa hari lalu, KPK juga sudah melakukan rangkaian penindakan di sejumlah lokasi.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan pihaknya sudah menemukan bukti yang cukup untuk memulai penyidikan dalam kasus tersebut.
“Benar, setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup maka saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait penerimaan hadiah atau janji terkait lelang/mutasi jabatan di Pemkot Tanjungbalai Tahun 2019,” kata Ali Fikri kepada awak media, Rabu, 21 April 2021.
Namun, demikian, kata Ali, saat ini kronologi mengenai uraian dan para pihak yang telah KPK tetapkan sebagai tersangka, belum dapat dia informasikan kepada masyarakat.
"Tim Penyidik KPK masih akan terus melakukan pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara,” kata Ali.
KPK, lanjut Ali, memastikan pada waktunya akan menyampaikan kepada masyarakat mengenai konstruksi perkara dan alat buktinya. Selain itu, akan dijelaskan siapa pihak yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.
“KPK tetap berkomitmen sebagai bentuk keterbukaan informasi kami akan selalu menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini kepada masyarakat,” imbuh Ali.
Sebelumnya, KPK dikabarkan melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Ada kabar OTT itu dilakukan terhadap pejabat Pemkot Tanjung Balai.
Berdasarkan informasi diperoleh petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Wali Kota di Jalan Sriwijaya Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Kepala Dinas Kominfo Tanjung Balai, Walman Riadi P Girsang, membenarkan aktivitas petugas KPK di Kota Tanjung Balai. Namun, belum dapat informasi terkait OTT dilakukan lembaga antirasuah itu.
Prof Ikrar: Tanpa Keberanian Rakyat Takkan Ada Perubahan, Lawan Pengerahan Aparat di Pilkada Sumut
Aktivis politik, Prof.Ikrar Nusa Bakti mengingatkan warga Sumut untuk menunjukkan keberanian melawan penggunaan aparat negara untuk memenangkan calon yang diusung Jokowi.
