Nasib Vaksin Nusantara: Jadi Penelitian Tak Bisa Dikomersialkan

VIVA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa turun langsung merespon kontroversi vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kontroversi ini menyeruak setelah Badan POM tidak bersedia mengelarkan izin uji fase tahap II vaksin Nusantara karena banyak temuan bermasalah. 

Kali ini, KSAD Jenderal Andika bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menandatangani Nota Kesepahaman penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas terhadap Virus SARS-CoV-2.
 
Penandatanganan yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy itu berlangsung di Mabesad, Jakarta, Senin, 19 April 2021.

Dalam siaran pers Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad), memang disebutkan bahwa penelitian ini bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel rendritik Autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan Spike Protein Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) pada subjek yang tidak terinfeksi Covid-19 dan tidak terdapat Antibodi Anti SARS-CoV-2.

"Karena Uji Klinis Fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat Critical dan Major," tulis Dinas Penerangan TNI AD.

Penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto ini akan mempedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri. 

"Sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar (dari BPOM)," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Kesehatan (Diryankes) RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Nyoto Widyo Astori mengatakan kegiatan masyarakat di RSPAD Gatot Soebroto yang sebelumnya dikaitkan dengan vaksin Nusantara sebenarnya adalah kegiatan penelitian sel dendritik yang dilakukan oleh para relawan.

Menurut Brigjen Nyoto, penelitian sel denditrik yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto sebenarnya sudah lama dilakukan untuk pengobatan kanker. Dalam perjalanannya, para peneliti mencoba melakukan penelitian terkait dengan vaksin COVID-19
 
"Ini adalah suatu penelitian sel denditrik di RSPAD gitu ya. Dan penelitian ini nanti harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah," kata dia di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
 
Ia menjelaskan, sel denditrik sebetulnya sudah digunakan untuk pengobatan kanker, namun saat ini dikembangkan untuk penanganan Covid-19. "Memang ini dicoba barangkali untuk membuat vaksin yang dari dendritik terutama ditujukan untuk vaksin, diharapkan untuk vaksin Covid-19," jelasnya.
 
Oleh karena itu, penelitian vaksin berbasis sel dendritik ini akan dilakukan secara baik sehingga bisa sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. "Kemudian memang harus disetujui oleh beberapa pemangku untuk melegalkan denditrik tersebut untuk pembuatan vaksin dalam hal ini," ujarnya.

Karena basisnya adalah penelitian ilmiah sel dendritik untuk Covid-19 di RSPAD Gatot Soebroto, maka pengembangan penelitian antibodi Covid-19 yang sebelumnya disebut vaksin Nusantara ini tidak dimintakan izin edar BPOM, namun hanya demi kepentingan penelitian dan pelayanan.

Untuk regulasi dan pengawasannya tak lagi oleh BPOM, tetap oleh Kementerian Kesehatan selaku pembina fasilitas layanan kesehatan (faskes), dalam hal ini penelitian dan layanan dilakukan oleh RSPAD Gatot Soebroto.

Polemik vaksin Nusantara ini mengemuka pasca BPOM menolak memberikan persetujuan izin uji klinis fase II terhadap vaksin yang digagas dr Terawan Agus Putranto. Namun demikian, sejumlah tokoh termasuk para anggota DPR RI justru berbondong-bondong menjadi relawan vaksin Nusantara.

Mereka datang ke RSPAD Gatot Soebroto untuk diambil darahnya, setelah beberapa hari kemudian darah yang telah dipisahkan sel dendritiknya itu akan kembali disuntikkan ke pasien. 

Sejumlah nama tokoh yang menjadi relawan vaksin Nusantara tahap II ini antara lain Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mantan Menkes Siti Fadilah Supari, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil  Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Lakalena, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay, Anggota Komisi VII Adian Napitupulu, Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh, Arzetty Bilbina, dan Anang-Ashanty.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie beserta istri mengaku telah menerima suntikan vaksin Nusantara pada Jumat, 16 April 2021. 

Aburizal mengaku percaya dengan vaksin Nusantara, juga percaya dengan kemampuan dokter Terawan. Lebih lanjut, mantan Menko Perekonomian itu mengaku pernah ditolong Terawan dari penyakit serangan stroke.

"Bahkan saya ini pernah hutang nyawa, karena beliau dengan metode cuci otak-nya pernah menyelamatkan saya dari serangan stroke yang fatal. Karenanya dulu saya bela Dokter Terawan dengan #SaveDokterTerawan," ujar Aburizal

"Bukan hanya saya, banyak tokoh nasional yang pernah ditolong oleh Dokter Terawan. Karenanya banyak juga tokoh yang mendukung Vaksin Nusantara ini," lanjutnya.
 

Halaman Selanjutnya

Menurut Brigjen Nyoto, penelitian sel denditrik yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto sebenarnya sudah lama dilakukan untuk pengobatan kanker. Dalam perjalanannya, para peneliti mencoba melakukan penelitian terkait dengan vaksin COVID-19 "Ini adalah suatu penelitian sel denditrik di RSPAD gitu ya. Dan penelitian ini nanti harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah," kata dia di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin. Ia menjelaskan, sel denditrik sebetulnya sudah digunakan untuk pengobatan kanker, namun saat ini dikembangkan untuk penanganan Covid-19. "Memang ini dicoba barangkali untuk membuat vaksin yang dari dendritik terutama ditujukan untuk vaksin, diharapkan untuk vaksin Covid-19," jelasnya. Oleh karena itu, penelitian vaksin berbasis sel dendritik ini akan dilakukan secara baik sehingga bisa sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. "Kemudian memang harus disetujui oleh beberapa pemangku untuk melegalkan denditrik tersebut untuk pembuatan vaksin dalam hal ini," ujarnya.