Sudah Politis, Legislator PKS Minta Vaksin Nusantara Masuk Konsorsium

VIVA – Setelah sejumlah tokoh ikut dalam uji klinis Vaksin Nusantara, kini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat mengenai vaksin yang digagas mantan Menkes, Terawan Agus Putranto dan kawan-kawan itu. Namun anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai, perdebatannya sudah masuk pada ranah politik.

Ia mengatakan, perdebatan keberadaan Vaksin Nusantara saat ini di tengah-tengah masyarakat bukan lagi pada persoalan ilmiahnya. Tapi lebih kepada masalah politiknya.

Untuk itu dia mengusulkan, agar Kemenristek segera mengambil sikap dan memasukan riset Vaksin Nusantara tersebut ke dalam Konsorsium Riset COVID-19 agar pengembangannya ke depan menjadi optimal. 

Baca juga: Belasan Dokter Spesialis RSUD Mukomuko Mogok Kerja
 
Mulyanto menilai dengan begitu berbagai permasalahan filosofis maupun teknis ilmiah yang muncul, dapat dibahas dalam forum ilmiah yang ada. Sehingga menjadi lebih sistematis dan akseleratif. Saat ini, pengembangan Vaksin Nusantara berjalan sendiri tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh. 

"Akibatnya muncul keramaian pembicaraan publik terkait Vaksin Nusantara lebih pada sikap pro-kontra non ilmiah, dukung-mendukung oleh elit yang merembes masuk ke wilayah sosial politik. Apalagi ketika para influencer ikut serta maka akan menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara kita. ini kan kontraproduktif," kata Mulyanto, Senin 19 April 2021.
 
Mulyanto menambahkan, tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, komunikasi atas proses dan hasil riset Vaksin Nusantara menjadi tidak terkanalisasi dengan baik. Akibatnya terjadi debat publik di media sosial dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Jika polarisasinya seperti ini, menurutnya tidak sehat karena hanya menghabiskan energi bangsa.
 
Mulyanto berpendapat, akan menjadi sinergis dan produktif kalau konsorsium riset vaksin nasional memasukan tambahan riset Vaksin Nusantara sebagai platform kedua belas riset vaksin Merah Putih. 

Seperti diketahui, saat ini Kemenristek melalui Konsorsium Riset COVID-19 mengkoordinasikan 11 platform riset Vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.
 
"Perlu intervensi negara yang serius untuk mendorong riset dan produksi vaksin domestik. Agar kita tidak sekedar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi negara pembuat, yang berbasis keunggulan para inovator andal nasional. SDM dan lembaga riset kita mampu melakukan itu," ujarnya
 
Mulyanto menyayangkan keputusan pemerintah menggabungkan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Sebab dia menilai, peran Kemenristek sangat penting dalam proses pengembangan vaksin ini, karena kementerian itu merupakan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan riset dan teknologi secara nasional.
 
Tak cuma itu, dia juga menyesalkan langkah pengangkatan Ketua Konsorsium Riset COVID-19 sebagai pejabat di lembaga lain. 
"Ini mencerminkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam pengembangan vaksin domestik," ujarnya 

Mulyanto juga mendesak pemerintah, untuk segera mengkonsolidasikan riset Vaksin Nusantara ke dalam Konsorsium Riset COVID-19, yang selama ini di bawah koordinasi Menristek/Kapala BRIN, agar program riset vaksin domestik semakin konsolidatif.
 
"Harusnya pemerintah memperkokoh manajemen kelembagaan Ristek nasional, sehingga semakin sinergis dan produktif. Bukan malah membuat bingung publik," ujar Mulyanto.

Penetapan Hasto Kristiyanto oleh KPK Murni Hukum atau Bermuatan Politik? Ini Kata Analis Politik

Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh KPK menimbulkan persepsi publik apakah murni hukum atau bermuatan politik, ini kata analis politik.

VIVA.co.id

24 Desember 2024