Tiga Alasan PAN Tak Ingin Masuk Dalam Wacana Poros Partai Islam
- VIVA/Rifki Arsilan
VIVA – Partai Amanat Nasional atau PAN, memberikan apresiasi terhadap langkah PPP dan PKS yang memunculkan wacana Poros Partai Islam di Pemilu 2024. PAN menghormati hal tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik kedua Partai islam tersebut.
Meski begitu, Juru Bicara PAN, Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa PAN tidak akan ikut dalam wacana Poros Partai Islam. Saat ini PAN memilih tidak masuk dalam poros Partai Islam tersebut.
"PAN tidak akan ikut wacana Poros Islam. Hal ini karena beberapa hal penting sebagai dasar pemikiran PAN," kata Yoga dalam keterangannya yang dikutip Sabtu 16 April 2021.
Pria yang merupakan Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan dasar pemikirannya. Pertama, meski ciri atau identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin di Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai politik, namun tetap harus berhati-hati dalam penerapannya.
"Kita harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merk jualan ke publik. Simbol-simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional," ujar Yoga.
Di beberapa kasus di pilkada atau di pilpres, kata Yoga, adalah bukti dan fakta lapangan yang mesti menjadi pelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi.
"Kedua, wacana poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesa poros lain berbasis non agama. Kondisi politik ini tentu ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa. Sebaiknya wacananya diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan agar tidak impor, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa," ujarnya.
Ketiga, kata Yoga, proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif," ujarnya.
Todung Mulya Lubis Ingatkan Polri Jaga Netralitas di Pilkada 2024, Singgung Gaji Polisi dari Pajak Rakyat
Praktisi Hukum Senior, Todung Mulya Lubis meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran Polri untuk benar-benar menjaga netralitasnya di Pilkada 2024
