Tiga Alasan PAN Tak Ingin Masuk Dalam Wacana Poros Partai Islam

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam sebuah forum diskusi di Jakarta.
Sumber :
  • VIVA/Rifki Arsilan

VIVA – Partai Amanat Nasional atau PAN, memberikan apresiasi terhadap langkah PPP dan PKS yang memunculkan wacana Poros Partai Islam di Pemilu 2024. PAN menghormati hal tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik kedua Partai islam tersebut.

PM Prancis Terang-terangan Sebut Elon Musk "Ancaman bagi Demokrasi"

Meski begitu, Juru Bicara PAN, Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa PAN tidak akan ikut dalam wacana Poros Partai Islam. Saat ini PAN memilih tidak masuk dalam poros Partai Islam tersebut.

"PAN tidak akan ikut wacana Poros Islam. Hal ini karena beberapa hal penting sebagai dasar pemikiran PAN," kata Yoga dalam keterangannya yang dikutip Sabtu 16 April 2021.

DKPP Puas Kinerja KPU dan Bawaslu Sukses Gelar Pemilu dan Pilkada 2024

Pria yang merupakan Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan dasar pemikirannya. Pertama, meski ciri atau identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin di Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai politik, namun tetap harus berhati-hati dalam penerapannya.

"Kita harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merk jualan ke publik. Simbol-simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional," ujar Yoga.

MK Hapus Presidential Threshold, Rocky Gerung: Selamat Datang Era Baru, Salam Akal Sehat

Di beberapa kasus di pilkada atau di pilpres, kata Yoga, adalah bukti dan fakta lapangan yang mesti menjadi pelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi. 

"Kedua, wacana poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesa poros lain berbasis non agama. Kondisi politik ini tentu ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa. Sebaiknya wacananya diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan agar tidak impor, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa," ujarnya.

Ketiga, kata Yoga, proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

"Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif," ujarnya.

Dok. Istimewa, Sumber Foto: Humas Kemendagri

Kepuasan Publik di 100 Hari Prabowo-Gibran Tinggi, Wamendagri: Apresiasi Publik Terhadap Pemilu

Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi tingginya kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta Wapres Gibran Rakabuming Raka.

img_title
VIVA.co.id
30 Januari 2025