Isu Reshuffle Mencuat, Eks Jubir Gus Dur Saran Ini ke Jokowi
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Isu reshuffle berhembus kencang akan dilakukan Presiden Joko Wododo seiring peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud). Jokowi diminta mendengarkan saran dari publik terkait reshuffle jika benar direalisasikan.
Mantan Juru Bicara Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi menyampaikan urusan reshuffle memang hak prerogatif Jokowi. Tapi, Jokowi diharapkan bisa menerima saran dari publik. Saran itu menurutnya menyangkut sektor pendidikan.
Dia menjelaskan kondisi pandemi COVID-19 jelas berdampak terhadap sektor ekonomi dan pendidikan. Ia bilang, yang paling berat mengatasinya tapi tak banyak orang memperhatikan adalah dampak pandemi terhadap pendidikan.
“Berbeda dengan sektor ekonomi yang sejak sebelum pandemi sudah bermasalah. Dampak COVID-19 di dunia pendidikan terhadap anak (didik) bangsa baru akan terasa 5-10 tahun ke depan," kata Adhie kepada wartawan, Kamis, 15 April 2021.
Menurut dia, mengatasi COVID-19 di sektor kesehatan tidak terlalu sulit. Sebab, sudah didukung regulasi Undang-Undang, ada protokol kesehatan, dan formula baku yang diperkuat badan kesehatan dunia (WHO). Pun, begitu juga sektor ekonomi yang dinilai perlu terobosan kebijkan fiskal dan moneter.
Berbeda dengan sektor pendidikan yang tak bisa dilakukan dengan hanya mengubah metode belajar dari sistem tatap muka jadi pendidikan jarak jauh (PJJ). Ia menekankan dalam persoalan ini mesti ada rancangan kurikulum khusus. Sementara, merancang kurikulum pendidikan bukan pekerjaan singkat.
Maka itu, ia menyarankan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan jika ada keinginan me-reshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
“Saya melihat Mendikbud Nadiem Makarim sudah merancang berbagai program pendidikan yang tampaknya inovatif, dan harus segera dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan akibat selama pandemi yang sudah memasuki tahun kedua, cukup mengganggu kelancaran belajar-mengajar di sekolah, terutama di daerah," jelas Adhie.
Dia menyinggung kondisi pendidikan di Tanah Air yang memasuki era disrupsi pendidikan. Bagi dia, Nadiem sudah melakukan terobosan seperti Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Selain itu, ada beberapa kebijakan lain yang sudah berjalan seperti Program Guru Penggerak, Organisasi Penggerak, hingga Sekolah Penggerak.
Adhie menambahkan selama puluhan tahun, pendidikan Indonesia sudah tak pernah mengalami perbaikan. Kondisi tersebut membuat sektor pendidikan tertinggal dibandingkan negara lain. Hal ini merujuk skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang berada di peringkat 6 terendah di dunia.
Dia berpandangan jika mengganti Nadiem bisa menjadi pilihan buruk. Alasannya karena akan menggagalkan visi Jokowi untuk sektor pendidikan di Tanah Air. Ia menyinggung keinginan Jokowi yang pernah bilang tidak butuh birokrat yang bekerja serial. Ia ingat pernyataan Jokowi bahwa saat ini perlu lompatan untuk mengejar ketertinggalan.
“Kalau memang benar itu keinginan presiden, maka jangan pertaruhkan kementerian pendidikan. Kalau memang presiden mau gabungkan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kemendikbud, tinggal cari wakil menteri yang punya pola pikir sama sebagai tandemnya untuk ristek yang sejalan," sebut salah seorang inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut.
Isu Presiden Jokowi akan merombak atau reshuffle kabinet mencuat di tengah bulan Ramadhan. Salah satu pihak yang gencar menyuarakan reshuffle adalah Ketua Relawan Jokowi Mania atau JoMan, Immanuel Ebenezer.
Noel, sapaan akrab Immanuel itu menyebut sejumlah menteri layak dicopot karena kinerjanya tak sesuai harapan. Ia bilang salah satu menteri itu adalah Mendikbud Nadiem Makarim.
Ia menyoroti tak ada terobosan yang dilakukan eks Bos Gojek itu sebagai Mendikbud. Padahal, saat nama Nadiem diumumkan masuk kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, ada harapan publik soal terobosan berbasis digital di dunia pendidikan.
"Yang ada Nadiem mencoba menyampaikan ke publik banyak keluhan guru. Kan aneh seharusnya dia membuat sistem, problem-problem mendasar di dunia pendidikan, Bukan mendengar soal keluhan guru. Soal keluhan guru, bisa siapa saja yang mengerjakan," kata Noel, dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dikutip VIVA, Kamis, 15 April 2021.
