Daftarkan Demokrat ke HAKI, SBY Disebut Dapat Masukan yang Salah
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Partai Demokrat diketahui didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementrian Hukum dan HAM atas nama pribadi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Langkah itu, hingga kini mendapat protes dari sejumlah pendiri partai itu.
Sebut saja beberapa pendiri Partai Demokrat yakni Wisnu Herryanto Krestowo dan juga Hengky Luntungan. Termasuk yang memprotes adalah Darmizal, yang saat kisruh kepengurusan beberapa waktu lalu, condong ke kubu Ketum Moeldoko hasil KLB Deli Serdang.
Menurut Darmizal, apa yang dilakukan oleh SBY tersebut sama saja sebagai tindakan penjerumusan yang dilakukan orang dekat SBY.
Baca juga: Kemenag Respons Kisruh Pembatalan Kajian Ramadhan PT Pelni
"Saya rasa ini memang sudah jalan dan petunjuk Tuhan, karena tanpa sengaja kami temukan pendaftaran tersebut, ketika Jubir PD KLB membuka link Dirjen HKI untuk mencari sesuatu. Atas hal tersebut, saya melihat bahwa ada upaya dari orang dekat SBY, yang memberikan arahan atau masukan tidak tepat, yang tentu dampaknya akan membuat malu Cikeas," jelas Darmizal, Senin 12 April 2021.
Menurut dia, SBY mendapat masukan dari kader dekatnya yang sebenarnya salah. Mengingat partai politik bukan milik individu tertentu. Maka ia berpandangan, malah menjerumuskan SBY yang pernah menjadi Presiden RI dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) itu.
"Orang dekat SBY seperti Syarief Hasan sebagaimana pengakuannya yang sama sama kita ketahui dari berbagai media, patut diduga sebagai pihak yang menjerumuskan SBY," ujar Darmizal.
Dijelaskan oleh Darmizal bahwa pendaftaran Partai Demokrat ke HAKI oleh SBY adalah kejadian yang unik. Bahkan mungkin sebagai yang pertama di Indonesia dan dunia. Darmizal menganggap bahwa tindakan ini tentu akan sangat merugikan SBY, AHY, EBY dan keluarga Cikeas untuk jangka waktu yang panjang.
"Ini sangat paradoks dengan pengakuan Pak Bambang, pada tahun 2002-2003, SBY masih dikenal sebagai Pak Bambang atau Pak Sus. Ketika itu, sebagai Menkopolhukam, era Presiden Megawati. SBY, menjelaskan dengan tegas tidak terlibat sama sekali dalam pendirian Partai Demokrat. Belakangan SBY dan keluarganya justru mempertontonkan sikap yang sangat terbalik, yaitu seakan menjadi penguasa tunggal PD sepanjang masa," jelas dia.
Darmizal mengatakan, KLB Deli Serdang merupakan sebuah solusi mengembalikan PD sebagai milik semua kader dan masyarakat Indonesia. Dengan begitu sudah semestinya hasil dari KLB ini untuk diperjuangkan.
"Seharusnya SBY peka terhadap orang-orang di sekitarnya yang memberikan masukan ngawur. Lihat saja sekarang, banyak pihak yang berkomentar negatif atas tindakan tersebut. Ini tentu hal yang sangat memalukan, apalagi terhadap mantan Presiden yang berkuasa 10 tahun lamanya. Syarief Hasan harusnya sudah dicopot atas kejadian tersebut," lanjut Darmizal.
Prof Hikmahanto Nilai Kebijakan Penyeragaman Kemasan Rokok Melanggar UU HAKI
Pakar hukum internasional menilai kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menyalahi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
