Kemenag Respons Kisruh Pembatalan Kajian Ramadhan PT Pelni
- VIVAnews/Syaefullah
VIVA – Kementerian Agama (Kemenag) angkat bicara soal kisruh daftar penceramah kegiatan pengajian Ramadhan 1442 Hijriah di PT Pelni.
Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang ustaz, mubaligh atau tokoh agama dalam melaksanakan tugas dakwah.
"Jadi keliru jika ada anggapan pemerintah ikut intervensi apalagi sampai melarang ustaz atau mubaligh yang melaksanakan tugas dakwah," kata Zainut Tauhid Sa'adi kepada VIVA di Jakarta, Senin, 12 April 2021.
Kemenag kata dia hanya mengimbau kepada para ustaz, mubaligh dan tokoh agama agar dalam menyampaikan materi dakwah tetap menjaga nilai-nilai kerukunan, persaudaraan dan toleransi.
"Di dalam negara yang majemuk dibutuhkan kearifan dalam memaknai perbedaan. Kita mafhum bahwa bangsa ini sangatlah majemuk, terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, dan agama," katanya.
Lebih khusus lanjut dia, kemajemukan tersebut juga terjadi pada umat Islam yang tergabung dalam berbagai ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia.
"Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, baik dari sisi agenda dan pola gerakannya, serta pemahaman keagamaannya," katanya.
Oleh karena itu ia meminta bagi pimpinan ormas Islam memiliki kesadaran untuk menjaga hubungan persaudaraan sesama umat Muslim (ukhuwah Islamiyyah) dan antar komponen anak bangsa (ukhuwah wathaniyah).
"Perbedaan yang terjadi antarumat Islam jangan sampai menimbulkan perpecahan, apalagi jika perbedaan tersebut hanya pada wilayah ikhtilaf, furu'iyat atau cabang agama bukan pada pokok ajaran agama," ungkapnya.
Zainut sendiri mengaku masih banyak ditemukan ustaz dan mubaligh yang sering kali membesar-besarkan masalah kilafiyah sehingga menimbulkan gesekan di masyarakat. Bahkan sampai pada tindakan penolakan masyarakat terhadap ustaz atau mubaligh yang bersangkutan.
"Jadi penolakan atau pelarangan itu terjadi bukan dilakukan oleh pemerintah tetapi penolakan itu dari masyarakat sendiri. Akibat dari ulah mubaligh atau ustaz itu sendiri yang terlalu mengeksploitasi khilafiyah, merasa dirinya paling benar dan yang lain dianggap salah atau bid'ah," katanya.
Dalam hal ini Kemenag mengajak para tokoh agama, pimpinan ormas Islam, khususnya MUI agar bisa menjembatani perbedaan, merumuskan etika ukhuwah dan etika dakwah dalam momentum bulan Ramadhan ini sehingga dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam dalam menyampaikan dakwah.
Sebelumnya beredar di media sosial flyer kajian Ramadhan 1422 H yang digelar PT Pelni secara virtual melalui Zoom meeting. Tema kajian online itu Ramadhan “Memperkuat dan Memperteguhkan”.
Dalam flyer itu, sejumlah ustaz dijadwalkan menyampaikan materi seperti Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Syafiq Riza Basalamah, hingga Ustaz Cholil Nafis.
Terkait hal itu, Komisaris PT Pelni Kristia Dede Budhyarto mengatakan bahwa kajian Ramadhan itu dibatalkan karena tak memiliki izin dari direksi. Dalam beberapa cuitannya, Dede juga sempat mengaitkan dengan isu radikalisme.
Kemudian Dede juga memberitahu pejabat Pelni yang berinisiasi membuat kajian Ramadhan itu dicopot dari posisinya. Bagi dia, pencopotan ini sebagai warning sekaligus pelajaran kepada seluruh BUMN terhadap pegawai yang diduga terlibat radikalisme. Cuitan ini yang kemudian jadi viral.
Sementara menyangkut tabayun dan permintaan maaf ke Ustaz Cholil, Dede juga mengunggahnya beserta video di akun Twitter @kangdede78.
