PKS: Perlu Komitmen Kuat Wujudkan Demokrasi Pancasila yang Substantif
- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR menyorori kondisi demokrasi saat ini dalam forum Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan secara virtual. Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini menyampaikan perlu upaya konstruktif untuk mewujudkan demokrasi yang substantif.
"Perlu komitmen kuat seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang substantif. Yaitu demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," ujar Jazuli, dalam keterangannya yang dikutip Minggu, 11 April 2021.
Jazuli menekankan kondisi demokrasi Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Ia bilang Indonesia punya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus identitas dan karakter bangsa.
Dia mengatakan, demokrasi akan berjalan baik bila prosesnya berjalan jujur dan adil. Pun, faktor lain jika tak adanya tekanan dan paksaan. Kemudian, ia menyinggung juga masih adanya fenomena money politic dan hal-hal lain yang justru menghambat demokrasi.
“Demokrasi Indonesia berjalan dengan baik ketika awal reformasi. Namun, saat ini demokrasi kembali tertatih-tatih akibat oligarki kekuasaan dan kapital," sebut Jazuli.
Dalam forum Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan ini, hadir pula Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohammad Sohibul Iman dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Sohibul dalam pandangannya, masyarakat rindu dengan kondisi demokrasi yang substantif dan lebih baik. Namun, kenyataannya, demokrasi saat ini masih belum sesuai harapan.
Pun, Anies mengatakan untuk mendukung demokrasi yang baik maka perlu peran pihak berwenang dalam merawat iklim tersebut. Ia menyampaikan karena demokrasi membutuhkan komitmen yang kuat, keterbukaan, toleransi dan ruang untuk perbedaan.
Menurutnya, jika semua itu bisa dilakukan dengan baik oleh pemegang kewenangan maka akan memunculkan perasaan setara di antara semua pihak.
"Jika pemegang kewenangan gagal merawat demokrasi, kehidupan masyarakat akan jauh lebih tidak tenang, tidak teduh dan tidak damai," ujar Anies.
Anies menambahkan, menjaga iklim demokrasi harus bisa mendengar dan merespons setiap aspirasi rakyat. Kata dia, setiap aspirasi harus direspons dengan tata krama yang benar. Perbedaan pandangan mesti dihargai sebagai sebuah suara legitimate dari rakyat.
"Harapannya, itu akan membuat tidak ada aspirasi yang mampet. Problem-problem dapat direspon dengan cepat dan perasaan kesetaraan dapat ditumbuhkan," sebut Anies.
