DPD RI Temui Menko Luhut Bahas Infrastruktur di Sumatera
- DPD RI
VIVA – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Anggota DPD RI menemui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Rabu, 7 April 2021. Pertemuan membahas permasalahan di daerah terutama percepatan infrastruktur daerah.
Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta dukungan agar pemerintah pusat mempercepat pembangunan di daerah. Mengingat banyak infrastruktur yang masih belum berjalan.
"Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah provinsi mampu menjadi penghubung dalam aktivitas ekonomi. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan yang berkesinambungan seperti keberlanjutan ruas tol di Sumatera, meningkatkan akses pelabuhan dan bandara," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Menko Luhut menyampaikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi dengan melakukan studi mendalam dengan melibatkan para akademisi dari universitas sesuai dengan basis keilmuan yang dibutuhkan.
Selain itu, DPD RI diharapkan dapat memberikan dukungan penyelesaian terhadap permasalahan penguasaan tanah dan hutan (konsesi) yang berlebihan oleh korporasi.
"Kita akan lihat per provinsi, jadi akan dilakukan secara terintegrasi, dan harus menggunakan studi. DPD RI juga dalam melakukan sebuah proyek harus berdasarkan studi, misalnya menggunakan studi dari kampus-kampus terkemuka, UGM misalnya. Dan kami mohon dukungan dari DPD RI untuk dapat membantu menyelesaikan masalah perhutanan dan pertanahan ini karena hanya empat persen yang dikuasai oleh rakyat, seperempatnya dikuasi oleh konglomerat," kata Menko Luhut
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah Senator yang hadir juga menyampaikan beberapa kondisi pembangunan di daerah Aceh, Jambi, Riau dan daerah lainnya di Sumatera yang sangat membutuhkan dukungan pembangunan.
Senator Sumatera Barat Emma Yohana menginformasikan kepada pemerintah pusat mempercepat pembangunan fly over untuk menghubungkan antara Solok Selatan - Dharmasraya melalui dua ruas jalan, Abai - Sungai Daerah dan Sungai Kunyit - Sungai Rumbai.
"Masyarakat meminta agar infrasturuktur di Sumatera minta dipercepat, agar kegiatan ekonomi dapat terhubung dengan cepat," ujar Emma Yohana.
Selain itu, Wakil Ketua DPD RI meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi agar dapat meningkatkan fungsi Kawasan Ekonomi Khusus di Bengkulu dan memberikan perhatian kepada infrastruktur jalur lintas barat yang melalui beberapa daerah di wilayah provinsi Bengkulu.
"Tol trans Sumatera lebih dekat pada jalur lintas timur kearah Sumatera Selatan, sedangkan provinsi Bengkulu memiliki urat nadi ekonomi dan sebaran daerahnya bergantung pada akses di jalur lintas barat. Maka kami juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di jalur lintas barat yang memanjang dari Lampung hingga Sumatera Barat yang lebih dekat kepada daerah pesisir," ungkapnya.
Khusus di wilayah Bengkulu, DPD mendorong agar Kawasan Ekonomi Khusus dapat segera di-upgrade dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Sultan meyakini perubahan status Pulau Baai telah menjadi KEK akan membawa dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.
Menko Luhut berjanji akan melakukan langkah-langkah strategis terhadap aspirasi yang disampaikan oleh DPD RI.
"Kita akan bergerak cepat memonitor tindak lanjut dari semua aspirasi yang telah disampaikan. Saya menilai semua persoalan yang telah diutarakan sangat substantif bagi perencanaan pembangunan Nasional di daerah di Sumatera. Dan saya sangat mendukung agar ini bisa terwujud," tegas Luhut
Luhut juga menyatakan siap untuk menghadiri atas gagasan rencana acara yang akan dilaksanakan oleh DPD RI dengan mengundang seluruh kepala daerah se-Sumatera yang kemudian acara tersebut dijadikan sebagai wadah dalam menyampaikan setiap persoalan kedaerahan.
Pertemuan dengan Menko Kemaritiman dan Investasi RI turut dihadiri Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Senator Riau Misharti, Senator Jambi Elviana dan Senator Bangka Belitung Darmansyah Husein. Sementara dari Kemenko Maritim, turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL. Kalake.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
