KPK Telusuri Aliran Uang Nurdin Abdullah
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri aliran uang yang diterima Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.
KPK menduga penerimaan uang ini diterima Nurdin melalui Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin.
Penelusuran ini dilakukan tim penyidik dengan memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021, Selasa kemarin.
Mereka yakni Fery Tandiady dan Muhammad Irham Samad (mahasiswa). Keduanya diperiksa untuk tersangka Nurdin Abdullah.
"Para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan aliran sejumlah uang, baik yang diterima oleh tersangka NA melalui tersangka ER," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Rabu, 7 April 2021.
Baca juga: Tuntaskan Kasus Nurdin Abdullah, KPK Periksa Mantan Bupati Bulukumba
Selain itu, lanjut Ali, tim penyidik juga mendalami aliran sejumlah uang dari Nurdin Abdullah ke berbagai pihak.
Seharusnya, penyidik KPK juga memeriksa Idham Kadhir (PNS) dan Eric Horas (anggota DPRD dari Partai Gerindra). Namun keduanya berhalangan hadir.
"Tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang kembali," kata Ali.
Selain Nurdin dan Edy Rahmat, KPK juga telah menetapkan seorang tersangka lainnya, yakni Agung Sucipto selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).
Nurdin diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.
Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp200 juta, pertengahan Februari 2021 Nurdin melalui ajudannya bernama Syamsul Bahri menerima uang Rp1 miliar, dan awal Februari 2021 Nurdin melalui Syamsul Bahri menerima uang Rp2,2 miliar.
Dalam konstruksi perkara disebut bahwa tersangka Agung mengerjakan proyek peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp28,9 miliar, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (DAK) TA 2020 dengan nilai Rp15,7 miliar.
Selanjutnya, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (APBD Provinsi) dengan nilai Rp19 miliar, pembangunan jalan, pedisterian, dan penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp20,8 miliar serta rehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp7,1 miliar.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
