BNPB: Korban Jiwa akibat Bencana di NTT Berdasar Verifikasi 86 Orang

VIVA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa jumlah korban jiwa akibat bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Selasa sore, 6 April 2021, sebanyak 86 orang, menurut hasil verifikasi data.

"Jadi, kesepakatan kemarin yang dinyatakan meninggal dunia yang telah ditemukan jenazahnya dan telah terverifikasi," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati di Jakarta.

Siklon tropis seroja di selatan wilayah NTT pada 4 April 2021 menyebabkan angin kencang, tanah longsor, dan banjir bandang di Kota Kupang serta Kabupaten Flores Timur, Malaka, Lembata, Ngada, Alor, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, dan Ende.

Selain merenggut korban jiwa, Raditya menjelaskan, bencana alam itu menyebabkan 98 orang hilang dan 146 orang terluka serta berdampak terhadap 2.683 warga.

Menurut dia, sampai sekarang petugas masih mendata warga yang terdampak bencana di wilayah NTT.

Bencana alam di wilayah itu berdampak pada 1.992 rumah warga, dengan jumlah rumah yang mengalami kerusakan ringan 109 unit, jumlah rumah yang rusak sedang 133 unit, dan jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat 498 unit.

Sebanyak 84 fasilitas umum di provinsi itu juga terdampak bencana. Jumlah fasilitas umum yang rusak berat akibat bencana tercatat 44 unit dan fasilitas umum yang rusak ringan satu unit.

Raditya mengatakan bahwa rapat terbatas sudah dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah serta TNI dan Polri untuk membentuk posko penanganan kondisi darurat di daerah terdampak bencana.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di kabupaten dan kota yang terdampak sampai sekarang masih menangani dampak bencana, termasuk melakukan operasi evakuasi dan penyelamatan, mendistribusikan bantuan, melayani pengungsi, dan membuka akses ke wilayah yang terisolasi.

BNPB bersama kementerian dan lembaga pemerintah terkait membantu pemerintah daerah menangani dampak bencana alam. (ant)

Halaman Selanjutnya

Raditya mengatakan bahwa rapat terbatas sudah dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah serta TNI dan Polri untuk membentuk posko penanganan kondisi darurat di daerah terdampak bencana.