Alasan Analis Kebijakan Perlu Mengambil Peran Penting Versi LAN
- LAN
VIVA – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, menegaskan bahwa Analis Kebijakan (AK) sangat penting karena keahliannya diperlukan dari mulai tahap perumusan masalah hingga evaluasi kebijakan. Terlebih kualitas suatu pemerintahan sendiri diukur dari Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)-nya.
Menghadapi tantangan situasi VUCA saat ini, AK dituntut untuk terus menerus belajar dan memperluas khasanah wawasan di tengah situasi birokrasi yang semakin kompleks ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam pembukaan kegiatan Virtual Public Lecture seri pertama hasil kerjasama antara LAN dengan Tanoto Foundation yang mengangkat tema Konsep dan Studi Kebijakan Publik melalui Zoom Meeting, Kamis (1/4).
“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam birokrasi, melalui analisis kebijakan (AK) yang dibuatnya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar dalam menentukan arah roda pemerintahan,” tambahnya.
Adi Suryanto juga memaparkan bahwa upaya meningkatkan government effectiveness index (GEI) atau indeks efektivitas pemerintahan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2009, GEI Indonesia berada pada 48,85% dan persentasenya terus menerus mengalami peningkatan, hingga dalam kurun waktu 10 tahun, pada 2019 GEI Indonesia telah mencapai 60,1%. Salah satu hal yang mendukung peningkatan tersebut ialah peningkatan indeks kualitas kebijakan (IKK) yang juga terus mengalami kenaikan cukup signifikan.
“Peran yang begitu besar ini, harus diikuti oleh pengembangan kompetensi terhadap analis kebijakan juga” tegasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Sekretariat Negara, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc., Sc. juga menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh jabatan fungsional yang ada agar menjadi sebuah ekosistem baru yang saling melengkapi dalam menunjang dalam upaya memecahkan masalah lintas sektor.
“Ketika seseorang bergeser dari pejabat struktural kepada pejabat fungsional, yang dibutuhkan tidak hanya penguasaan konten materi (content mastery) tetapi juga harus memiliki karakter sebagai pembelajar. Kita dihadapkan pada dunia yang terus berubah, hal ini perlu diimbangi dengan upaya mengembangkan diri agar dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang ada,” tambahnya.
Pratikno mengajak seluruh elemen untuk mereformasi ekosistem kerja secara besar-besaran. Ia menekankan bahwa perubahan harus berasal dari agennya juga sehingga ekosistem dan strukturnya juga harus dibenahi. “Kolaborasi menjadi kunci dalam upaya mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan berkeadilan,” tegasnya.
Terkait pengembangan kompetensi ASN, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eko Prasojo mengungkapkan, bahwa dalam era yang berkembang sangat cepat, kita juga harus menyesuaikan kompetensi.
“Sebagaimana diungkapkan tadi oleh Prof. Pratikno, kita mengalami perubahan yang sangat radikal sehingga perlu mindset baru, cara kerja baru,” ungkapnya.
Prof. Prasojo memaparkan bahwa pekerjaan fungsional harus dikembangkan dan dimantapkan. Peran AK sangat penting karena keahliannya. AK dibutuhkan untuk merespon kebijakan yang sangat cepat berubah dalam lingkungan global dan digital.
“Pengembangan multi level governance juga membuat kebijakan publik menjadi sulit dibuat dalam konteks ini. Bahkan, tidak ada satu negara pun yang memiliki kewenangan penuh untuk dapat merespon berbagai perubahan secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan banyak keputusan yang sifatnya global. Kita sebagai negara pun tidak bisa melepaskan diri dari kebijakan yang bersifat global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) serta berbagai pergeseran akibat digitalisasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Global CEO Tanoto Foundation, Satrio Tanujoyo mengungkapkan Pemerintah perlu merespon kondisi yang terus mengalami perubahan, hal ini bertujuan agar pemerintah aktif menjaga dan meningkatkan pelayanan publik sigap merubah cara kerja birokrasi kita, cepat tanggap menyikapi dinamika perubahan global dan lokal.
“Hal ini sejalan dengan keyakinan yang ditanamkan oleh pendiri kami Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tinah Bingei Tanoto bahwa setiap individu memiliki kesempatan mengembangkan kompetensinya secara penuh yang juga dibarengi dengan komitmen kami yang turut dalam pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA mengungkapkan tingginya pertumbuhan jumlah analis kebijakan terutama dalam 2 tahun terakhir yang didorong oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi membuat upaya pengembangan kompetensi menjadi prioritas dalam fungsi pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan oleh LAN. Pertumbuhan jumlah AK yang siginifikan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi LAN selaku instansi pembina Jabatan Fungsional AK untuk terus berupaya mengembangakn kompetensi analis kebijakan.
“Terlebih, analis kebijakan yang diangkat melalui jalur penyetaraan tidak ditunjang dengan persyaratan uji kompetensi dan persyaratan formasi. Oleh karena itu, LAN melakukan berbagai inovasi pengembangan kompetensi analis kebijakan, salah satunya melalui kegiatan public lecture yang dilakukan saat ini.”
Pada Virtual Public Lecture seri pertama ini selain diikuti melalui zoom meeting, juga diikuti melalui youtube Lembaga Administrasi Negara. Nantinya kegiatan ini akan diselenggarakan sebanyak 18 seri, yang dilaksanakan dua kali dalam sebulan sampai dengan bulan Desember 2021, beberapa narasumber yang akan berpartisipasi adalah akademisi, praktisi serta CEO dari BUMN dan NGO.
