Jokowi Ingatkan KPI Tantangan Pengelolaan Informasi Makin Besar
- Setkab
VIVA – Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam hal masyarakat menerima informasi. Banjir informasi era sekarang tentu membuahkan konsekuensi, tapi di sisi lain juga punya banyak manfaat.
"Informasi yang berlebihan merupakan tantangan yang harus kita kelola. Tuntutan masyarakat yang menuntut keterbukaan dan kecepatan informasi juga harus kita kelola," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara peringatan Hari Penyiaran Nasional ke- 88 secara virtual, Kamis, 1 April 2021.
Menurut Presiden, semua orang kini bisa memproduksi dan menyebarkan informasi. Tugas itu bukan lagi milik media massa semata. Peran pemerintah, media massa dan semua elemen pemangku kepentingan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat dan terpercaya atau kredibel.
"Pentingnya keterbukaan, kecepatan, dan akurasi informasi ini kita alami betul saat penanganan pandemi COVID-19 selama ini," kata Kepala Negara.
Jokowi menambahkan, "Keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan penanganan pandemi."
Menurut Jokowi, keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel, turut mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Jokowi pun mengingatkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ke depannya semakin berat. Tantangan pengelolaan informasi, kata Presiden, semakin besar. Digitalisasi oleh banyak lembaga penyiaran akan semakin mempermudah masyarakat mengakses informasi.
"Pengawasan oleh KPI harus dilakukan secara berimbang. Kita harus sama-sama menjaga agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat, berkualitas dan edukatif. Meningkatkan literasi informasi kepada masyarakat dan mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif agar diminati masyarakat untuk memperoleh informasi yang sehat dan akurat," ujar Jokowi.
KPI Akui Tak Punya Kewenangan Tindak Konten Judi Online di Media Sosial
Ketua KPI Pusat mengatakan belum berwenang untuk mengawasi konten digital. KPI hanya berwenang untuk mengawasi lembaga penyiaran, televisi maupun radio terestrial.
