Polri hingga Kejaksaan Didesak Usut Penambangan Ilegal di Kolaka

Ilustrasi tambang ilegal
Sumber :
  • istimewa

VIVA – Konsorsium Nasional Aktivis Pemerhati Lingkungan (KN-APL) menyoroti dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) lantaran melakukan aktivitas penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kapolri Pamer Berhasil Deradikalisasi 8.118 Napiter dan Bubarkan Kelompok Teroris JI pada 2024

Atas dugaan tindak pidana ini, KN-APL meminta agar aparat penegak hukum mulai dari Polri, KPK hingga Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT CNI. Diketahui, PT CNI memiliki izin pertambangan di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

"Meminta pihak Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan segera mengambil sikap dalam hal ini menghentikan aktivitas yang sedang berjalan dan segera memeriksa Dirut PT CNI karena diduga telah melakukan kejahatan lingkungan secara terorganisir," kata perwakilan KN-APL Muh Arjuna dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 April 2021. 

Formappi: Keamanan dan Ketertiban Pilkada Terjaga, Bukti Polri Kerja Sesuai Koridor

Arjuna mengungkap, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh KN-APL, didapati  PT CNI melakukan penambangan ilegal dan telah melakukan aktivitas jual beli nikel pada saat ekspor di tahun 2018 hingga 2019 yang merugikan negara.

PT CNI, kata Arjuna patut diduga telah melakukan pembohongan publik atas pembangunan smelter di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan untuk memuluskan syarat untuk melakukan ekspor di tahun 2018-2019.

Pakar Intelijen Nilai Kemajuan Polri Jaga Stabilitas Keamanan Nasional 2024

Disisi lain, KN-APL menyoroti komitmen PT CNI saat memenangi tender blok lapao-pao di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Dimana ungkap Arjuna, saat itu PT CNI berjanji di hadapan anggota DPRD Kolaka bakal memberikan 17,8 persen kepemilikan saham kepada pemerintah daerah.

"Sampai saat ini tidak diketahui kejelasannya. Kami juga meminta kepada Kementrian terkait agar segera memanggil pimpinan PT CNI karena kami duga tidak memiliki dokumen AMDAL," tanda Arjuna.

Selain mendesak aparat penegak hukum, KN-APL juga melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Lingkungan Hidup. Dan dalam waktu dekat, pihaknya bakal menggelar konsolidasi guna mendesak agar KPK, Kementerian ESDM segera mengambil langkah dugaan kejahatan lingkungan ini.

Baca juga: Izin Tambang Emas di Trenggalek Ditunda, Ini Alasannya

Upacara kenaikan pangkat di Polres Metro Depok

Akhir Tahun 2024, Sebanyak 179 Personel Polres Metro Depok Naik Pangkat

Momentum ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polres Metro Depok.

img_title
VIVA.co.id
31 Desember 2024