Kubu Moeldoko: Jika Fair, Ibas Harus Diperiksa Kasus Hambalang
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA – Kubu Demokrat kepengurusan Moeldoko seakan tidak puas dengan respons kubu Agus Harimurti Yudhoyono terkait kasus lama Hambalang, Jawa Barat yang menghancurkan citra partai. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko, Razman Arif Nasution, mengatakan AHY tidak bisa hanya menyebut kasus Hambalang sudah selesai.
Semestinya jika memang tidak ada kaitannya dengan kasus Hambalang, baik Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dan juga AHY siap apabila kasus tersebut diusut kembali. Bukan hanya mengatakan kasus tersebut telah selesai.
"Hambalang tidak berhenti, maka kami akan katakan di sini seharusnya Ibas, SBY atau AHY itu kan tetap respons bukan malah mengatakan masalah Hambalang sudah clear dan beberapa orang sudah terhukum," kata Razman, dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Rabu 31 Maret 2021
Menurut Razman, saat ini kesempatan bagi Cikeas membuktikan tidak ada keterlibatan dengan kasus Hambalang, sebab saat ini SBY tak lagi memimpin dan pemeriksaan KPK dapat lebih dipercaya masyarakat. Mestinya baik SBY, AHY maupun Ibas, bisa bersikap berani jika memang tak terlibat.
"Harusnya dia bilang, sekarang Pemerintahan bukan SBY, silahkan Ibas diperiksa karena ada suara Yulianis yang keras dan ada suara Nazaruddin yang mengatakan bahwa Ibas telah menerima. Ini bahasa mereka ya, praduga tidak bersalah," ujar Razman.
Masyarakat, tentunya juga menunggu bagaimana kasus ini sebenarnya. Sehingga jika memang tak terlibat dengan kasus Hambalang, tak perlu takut untuk diperiksa.
"Maka saya katakan kalau fair suruhlah KPK untuk periksa Ibas, Ibas juga kalau gentle datang ke KPK periksa saya. Karena ini bukan pemerintahan SBY silahkan Ibas diperiksa," ujarnya.
Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal
Anggota Komisi XI DPR, H. Fathi, Menilai perlu langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal. Masyarakat harus dilindungi
