Pemerintah Diminta Perhatikan Peternak Mandiri soal Kebijakan GPS
- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVA – Surat Keputusan Menteri Pertanian terkait impor Grand Parents Stock (GPS) atau indukan induk ayam pedaging dan petelur dinilai untuk tujuan agar harga stabil. Dengan kebijakan tersebut, bisa mengurangi jumlah impor GPS dari 707.000 ekor GPS menjadi 600.000.
Dengan demikian, untuk menekan tak terjadi over supply pada final stock (FS) ayam pedaging dan petelur di pasar. Namun, kebijakan tersebut dikritik karena dinilai justru menyulitkan peternak mandiri.
“Persoalannya 64 persen impor GPS dikuasai oleh dua integrator Charoen Phokpand Indonesia dan Japfa Comfeed. Mereka menyalurkan GPS ke afiliasinya. Sementara, peternak mandiri sulit mendapatkan GPS dari integrator," ujar Ketua Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI), Noufal Hadi, dalam keterangannya, Selasa, 30 Maret 2021.
Menurut dia, dengan kebijakan tersebut membuat peternak mandiri yang menyuplai 20 persen ayam potong nasional seperti justru tak dipedulikan.
Noufal berharap ada peninjauan ulang terkait keputusan jumlah kuota GPS. Hal ini agar bisa mencukupi kebutuhan DOC atau bibit anak ayam bagi peternak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dia mengatakan, kondisi tersebut membuat peternak mandiri yang kesulitan mendapatkan GPS, harus membelinya dari tangan ketiga, “Tentu harganya jauh lebih mahal ketimbang membelinya dari breeding farm," ujarnya.
Selain itu, hal itu berimbas terhadap biaya produksi yang membuat harga ayam potong tak sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang diinginkan pemerintah. Kondisi ini yang membuat peternak kecil merugi.
Sementara, Ketua Dewan Pembina Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Tri Hardianto meminta agar pemerintah memiliki kebijakan yang tepat seperti jangan memangkas GPS untuk peternak mandiri.
“Kementerian Pertanian atau Dirjen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) boleh saja mengurangi impor GPS, tapi jangan memangkas GPS untuk peternak rakyat mandiri,” ujarnya.
Dia menjelaskan, imbas pengurangan tersebut membuat tidak efisien bagi peternak mandiri. Menurutnya, imbas pemangkasan jatah GPS juga berdampak pada suplai ayam yang berkurang bagi peternak mandiri.
"Bayangkan jika sekandang berisi 8.000-10.000 ekor GPS, lalu terjadi pengurangan bagi peternak mandiri ini tidak efisien,” jelas Tri.
Gus Yahya: Masyarakat Perlu Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12 Persen
Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf berpandangan masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh tentang rencana kenaikan PPN 12 persen.
