Moeldoko: Saya Khilaf, Saya Tak Mau Bebani Presiden
- Instagram @dr_moeldoko
VIVA – Ketua Umum partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau KLB, Moeldoko akhirnya buka suara. Dia menceritakan mengapa dirinya mau menerima jabatan tersebut ditengah kisruhnya masalah internal yang ada di partai besutan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Dalam sebuah video yang diunggah Moeldoko di akun Instagram resminya @dr_moeldoko, Senin 29 Maret 2021, dia menjelaskan jika ada pertarungan idelogis yang kuat jelang 2024. Tak lupa, dia juga mengaku khilaf atas peristiwa ini.
"Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga. Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini," ucap Moeldoko seperti dikutip VIVA.
Begini pernyataan resi Moeldoko dalam video berdurasi 2 menit tersebut:
Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat.
Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB.
Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden.
Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga. Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini.
Seperti diketahui, pasca terpilih menjadi Ketum Demokrat versi KLB, Moeldoko belum pernah memberikan keterangan sama sekali tentang jabatan baru yang diembannya tersebut.
Moeldoko terpilih menjadi ketum saingan AHY dalam KLB yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
