Rapat dengan PPATK, Habiburokhman Desak Buka Blokiran Rekening FPI
- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA – Pemblokiran rekening Front Pembela Islam atau FPI, setelah pemerintah memutuskan melarang dan menjadikannya organisasi terlarang, sempat menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Anggota dari Partai Gerindra, Habiburokhman mempertanyakan kaitan pemblokiran rekening FPI. Ia mengatakan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Pasal 2, 3, 4 ,5 dan Pasal 44 ayat 1, disebutkan bawha objek TPPU adalah hasil tindak pidana atau yang diduga sebagai hasil tindak pidana.
"Saya ingin tahu relevansinya apa? Karena informasi yang saya serap itu ada rekening pribadi-pribadi orang, keluarga yang sama sekali enggak ada hubungannya dengan oraganisasi itu, tidak ada akta dan lain sebagainya. Ada menantu, ada anak," kata Habiburokhman, Rabu 24 Maret 2021.
Baca juga: Ramadhan, Wapres Minta Masyarakat Tetap Ibadah di Rumah Saja
Habiburokhman juga menambahkan, sejauh ini tidak ada temuan unsur pidana dalam pemblokiran rekening milik FPI dan afiliasinya yang diblokir PPATK tersebut. Karena itulah, Habiburokhman menyarankan agar PPATK membuka blokir rekening itu.
"Saya pikir ini kita ada semangat bidang hukumnya ya, ada semangat restorative justice pak supaya tidak memperbanyak spekulasi. Saya pikir bijak kalau memang enggak ada ini sudah berapa bulan ya enggak ada masalah ya dibuka saja," ujarnya.
Dia berharap PPATK lebih bijak dalam melakukan pemblokiran rekening pribadi. Karena akan dapat merugikan seseorang, apalagi jika mereka sedang dalam kesulitan.
"Karena itu rekening-rekening pribadi yang menyangkut kebutuhan pribadi orang-orang tersebut. Kasihan sekali sama seperti kita, misalnya dana kita hanya ada di rekening tersebut malah dibekukan tentu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan," jelasnya.
Menkopolkam Bentuk Desk Pilkada, DPR Optimis Dapat Mengantisipasi Potensi Konflik
Keberadaan satuan kerja, desk pilkada yang telah dibentuk oleh Menkopolkam, Budi Gunawan, diyakini oleh dewan bisa mengantisipasi potensi konflik selama pilkada serentak.
