Nasdem Minta Publik Dukung RUU Hukum Masyarakat Adat
- Dok. Partai Nasdem.
VIVA - Partai Nasdem meminta publik mendukung Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Mereka sendiri terus memperjuangkan RUU MHA tersebut.
"Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem, bapak Surya Paloh dalam berbagai kesempatan menegaskan dan memerintahkan kami dari Fraksi Partai Nasdem untuk terus memperjuangkan RUU MHA ini," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung, dalam sebuah diskusi virtual, Rabu, 17 Maret 2021.
Martin menuturkan pada periode yang lalu Fraksi Nasdem DPR juga menjadi pengusul RUU itu, tetapi belum berhasil membawa RUU MHA menjadi sah sebagai UU.
"Saya rasa kendala yang paling utama adalah perlunya dukungan yang lebih luas dari seluruh kelompok politik dan juga seluruh kelompok masyarakat," kata Legislator Nasdem yang terpilih dari Dapil Sumut II itu.
Baca juga: AMAN Tagih Janji Jokowi soal RUU Masyarakat Adat
Martin menegaskan dukungan publik dari luar parlemen sangat diperlukan agar RUU ini dapat segera disahkan. Menurutnya, RUU ini sangat penting.
Alasannya, sudah sangat sering publik mendapatkan berita sedih terkait masyarakat adat. Antara lain sering terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
“Saya sendiri berkali-kali melakukan pendampingan dan advokasi. Tapi tentu aksi-aksi seperti ini, dukungan dari kami ketika melakukan advokasi ini, ibarat pemadam kebakaran,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem tersebut.
Menurut Martin, pihaknya tidak bisa terus menerus menjadi pemadam kebakaran. Dia menyebut akar persoalan harus dipecahkan.
“Akar persoalannya adalah kita perlu dasar hukum bagi masyarakat adat di Indonesia ini, untuk memperoleh pengakuan, untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara, sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara di Republik Indonesia ini. Mari kita berjuang bersama untuk RUU MHA ini,” tutur dia.
Sebelum Disepakati, Baleg DPR Sebut Ada 299 RUU Masuk Usulan
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan mengatakan sebanyak 299 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025
