Korupsi Cukai, KPK Telisik Pengurusan Kuota Rokok di Bintan

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Sumber :
  • Humas KPK

VIVA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana Korupsi terkait Pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Vonis Kasus Korupsi Timah, Pengamat Sebut Tambang Pasti Merusak Asal Direklamasi

Bahkan berkaitan itu, dikatakan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, pihaknya telah memeriksa saksi Dwi Hariwibowo dan Yanni Eka Putra, Senin kemarin. 

Tim Peyidik lembaga antirasuah itu mendalami soal teknis pengurusan kuota rokok di Kabupaten Bintan. 

China Eksekusi Mati Li Jianping Koruptor Terbesar Dalam Sejarah Rp6,7 Triliun, Warganet Senggol Kasus Harvey Moeis

"Para saksi didalami pengetahuannya terkait teknis bgaimana pengurusan kuota rokok di Kab Bintan," kata Ali Fikri kepada awak media, Selasa, 16 Maret 2021.

Diketahui, KPK telah membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Prabowo Subianto Mau Maafkan Koruptor, Menkum: Bukan Berarti Pelaku Bisa Terbebas

Namun sejauh ini, KPK belum mengumumkan siapa tersangka kasus tersebut. Pimpinan KPK di era Firli Bahuri Cs lazimnya baru umumkan siapa tersangkanya saat hendak dilakukan penahanan. 

"Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka," imbuh Ali.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar,

Respons Kejagung soal Denda Damai untuk Koruptor

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menanggapi dingin usulan pemerintah untuk menerapkan mekanisme denda damai bagi pelaku tindak pidana korupsi.

img_title
VIVA.co.id
25 Desember 2024