Demokrat Ungkap Eks Wakapolri Syafruddin Ditawari Waketum di KLB
- Istimewa.
VIVA – Politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution, mengungkapkan bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko mengajak mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol (Purn) Syafruddin untuk menjadi Waketum Partai Demokrat KLB Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut Syahrial, mulanya Syafruddin ditawari untuk bergabung oleh Darmizal bahkan hingga oleh Marzuki Alie.
"Saya dapat informasi terpercaya demikian. Awalnya yang menghubungi bang Syaf, Darmizal dan Marzuki Alie. Tapi ditolak," kata Syahrial, kepada wartawan, Senin 15 Maret 2021
Oleh karena Darmizal dan Marzuki Alie tak mampu membuat Syafruddin menerima tawaran tersebut, kemudian Moeldoko turun langsung untuk membujuknya. Namun ternyata Moeldoko juga tak berhasil mengajak Syafruddin untuk bergabung.
"Kemudian, Moeldoko langsung yang menghubungi tapi kemudian juga ditolak," ujar Syahrial
Syahrial mengatakan, penolakan dari Syafruddin itu menandakan memang sejak awal niat Moeldoko Cs sudah tidak baik. Moeldoko berusaha menggeser kepemimpinan partai yang sah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Sejak awal memang maksudnya tidak baik. Ingin mengkudeta kepemimpinan di Partai Demokrat yang sah. Kebohongan yang dilakukan Moeldoko dan kawan-kawan yang menggelar KLB abal-abal di Sibolangit terbukti. Apa yg disampaikan Ketum AHY saat konpers 1 Feb 2021, jadi kenyataan," ujarnya.
Menurut Syahrial, KLB yang digelar cacat prosedur karena yang menghadiri KLB tersebut bukan pemilik suara sah. Moeldoko dianggap telah tertipu oleh Jhoni Allen.
"Setelah menggelar KLB abal-abal yang cacat prosedur dan inkonstitusional, mereka cari-cari cara untuk memenuhi prosedur tersebut. Berusaha mempengaruhi pengurus-pengurus DPD dan DPC pemilik hak suara. Artinya kudeta jenderal Moeldoko, gagal. Dia sudah tertipu oleh Jhoni Allen Marbun cs," ujarnya.
Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal
Anggota Komisi XI DPR, H. Fathi, Menilai perlu langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal. Masyarakat harus dilindungi
