Isu Skenario Jokowi 3 Periode, Jubir: Presiden Tegak Lurus Konstitusi

VIVA – Muncul kembali isu yang mencuat yaitu usulan jabatan presiden 3 periode dengan amandemen UUD 1945. Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, menanggapi isu tersebut.

Dia menjelaskan Jokowi sebagai Presiden RI saat ini tetap mengikuti aturan main mengenai masa jabatan.

"Presiden tegak lurus konstitusi UUD 1945, masa jabatan presiden 2 periode," kata Fadjroel kepada wartawan, Senin 15 Maret 2021.

Sebelumnya, wacana masa jabatan 3 periode itu kembali mencuat dari pernyataan politikus senior Amien Rais. Kemudian, isu tersebut kemudian dibantah ramai-ramai oleh para pejabat negara dan partai koalisi. 

Pun, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo memastikan, pihaknya tak pernah ada niat dan rencana untuk melakukan amandemen UUD 1945. Hal ini terutama menyangkut perubahan masa jabatan Presiden Republik Indonesia.

Bamsoet menanggapi wacana yang berkembang untuk mengubah masa jabatan Presiden RI dari dua periode adi tiga kali.

"Tidak ada wacana maupun pembahasan tentang jabatan Presiden. Masa periodesasi jabatan Presiden saat ini sudah ideal," kata Bamsoet kepada VIVA, Senin 15 Maret 2021. 

Respons juga datang dari Ketua DPP PDIP yang juga menjadi pimpinan MPR, Ahmad Basarah. Menurut Basarah, partainya tidak pernah memikirkan apalagi akan memgambil langkah-langkah politik untuk hal itu. Basarah mengatakan, PDIP sama sekali belum pernah membahas hal tersebut.

"Sejauh ini kami belum pernah memikirkan apalagi mengambil langkah-langkah politik untuk mengubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode," ujar Basarah.

Selain itu, tanggapan juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani. Arsul yang juga pimpinan MPR itu menilai wacana yang dilemparkan oleh Amien Rais itu terlihat sengaja dimunculkan. 

Wacana masa jabat presiden 3 periode itu tidak pernah di bahas di MPR. Bahkan, untuk sekadar pemikiran awal untuk menambah masa jabatan presiden saja tidak pernah dibicarakan. 

"Pak AR (Amien Rais) kan biasa melemparkan dugaan atau prasangka di ruang publik, tanpa cek dan ricek dulu dengan pihak-pihak terkaitnya, dalam hal ini seperti pimpinan MPR dan kalangan parpol pendukung Pemerintahan," kata Arsul, saat dikonfirmasi VIVA, Senin 15 Maret 2021.

Halaman Selanjutnya

Respons juga datang dari Ketua DPP PDIP yang juga menjadi pimpinan MPR, Ahmad Basarah. Menurut Basarah, partainya tidak pernah memikirkan apalagi akan memgambil langkah-langkah politik untuk hal itu. Basarah mengatakan, PDIP sama sekali belum pernah membahas hal tersebut.