Risma Bangun Ini untuk Para Istri Pemulung dan Warga Terlantar

Menteri Sosial Tri Rismaharini
Sumber :
  • Kementerian Sosial RI

VIVA – Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma, betul-betul ingin negara hadir di tengah-tengah masyarakat terlantar dan marginal. Salah satunya, memfasilitasi mereka dengan hunian hingga peluang usaha.

DPR Akan Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Lokal tapi Tidak Sekarang

Hal itu dilakukan Risma. Kementerian Sosial yang ia pimpin, baru-baru ini saja membuatkan program sekaligus tempat bernama Sentra Kreasi Atensi, yang secara khusus menggerakkan para istri pemulung dan perempuan pemulung, agar berdaya secara ekonomi.

Saat meninjau sentra kreasi tersebut di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi Jawa Barat, Risma menyebut dampak pandemi COVID-19 benar-benar tidak hanya soal krisis kesehatan semata, tapi telah berdampak pada mata pencaharian masyarakat.

Sindir PDIP Tolak PPN 12 Persen, PAN: Seakan-akan seperti Hero, Lempar Batu Sembunyi Tangan

"Masalah ini kami berikan solusinya dengan membuat Rusunawa untuk tempat tinggal para eks pemulung dan tunawisma, serta membuka lapangan kerja melalui Sentra Kreasi Atensi," kata Risma dalam keterangannya yang dikutip VIVA, Minggu 14 Maret 2021.

Saat kunjungan, Risma juga mengikut sertakan Komisi VIII DPR RI yang hampir mewakili seluruh fraksi di parlemen. Mereka diajak melihat langsung beberapa sentra kreasi dari dengan beragam jenis usaha. Seperti kuliner, lapak produk kompos, pupuk cair, sayuran hidroponik, telur ayam, magot (pakan ikan lele) serta agrowisata tanaman porang dan anggur.

Ketua Komisi II DPR Menolak KPU dan Bawaslu Jadi Badan Ad Hoc

Sentra Kreasi Atensi ini juga, melibatkan Balai Besar Disabilitas yang berada di sejumlah lokasi. Pada kesempatan itu, Risma menceritakan kisah satu keluarga yang menjadi contoh. 

Belum lama ini, seorang tunawisma disalurkan menjadi pekerja di salah satu perusahaan konstruksi milik BUMN. Kini sudah berpenghasilan, dan istrinya juga memiliki ketrampilan berusaha.

"Pak Riyadi ini telah bekerja di PT Waskita Karya dan (bahkan) istrinya Ibu Heni telah memiliki usaha Pecel Lele dan Pecel Ayam. Pak Riyadi telah kami upayakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) hasil kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Setelah memiliki KTP, ia kami bukakan rekening tabungan Atensi. Gaji pertamanya telah masuk ke dalam tabungan tersebut sebesar Rp4,8 juta, sedangkan istrinya memiliki penghasilan rata-rata Rp3 juta/bulan," jelas Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu berharap, ke depan Balai rehabilitasi sosial milik kementerian, punya fungsi yang lengkap. 

Tidak hanya tempat rehabilitasi, tapi bisa menjadi tempat untuk stok bahan bantuan bencana seperti tenda, makanan anak hingga makanan siap saji. 

Selain itu, Kemensos juga akan menyediakan mobil jenazah hingga peningkatan kemampuan penerima manfaat di Poliklinik di balai. Risma menerangkan, dirinya kerap menekankan bahwa program rehabilitasi sosial di dalam termasuk pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

"Selanjutnya, rencana kita akan membuka usaha laundry hingga bengkel mobil," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, mengapresiasi langkah Kementerian Sosial yang dinilainya berhasil mewujudkan pusat sosial ekonomi di tengah pandemi COVID-19 bagi para penerima manfaat di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. 

Pihaknya juga mendukung program Sentra Kreasi Atensi, agar mendapat perhatian lebih melalui refocussing anggaran. Setelah melihat langsung, rencananya hal-hal mengenai penanganan warga telantar dan kelompok marjinal supaya lebih produktif akan dibahas pada rapat kerja dalam waktu dekat.

"Ini merupakan wujud dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Programnya luar biasa, dari pertanian, perikanan dan perdagangan ada di sini. DPR tidak ada alasan untuk tidak mendukung langkah Kemensos ini," kata politisi PAN tersebut.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro.

Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024