Kisruh Demokrat, Paranormal Sumut ‎Minta Jokowi Copot Moeldoko

Moeldoko saat KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Putra Nasution (Medan)

VIVA – Perwakilan organisasi paranormal Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi menyuarakan dan meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan atau mencopot Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Sekjen Blak-blakan Bilang Projo Siap Berubah Jadi Partai jika Diperintahkan Jokowi

"Untuk itu dengan kejadian ini, kami meminta kepada bapak Presiden Jokowi untuk memberhentikan (copot) Jenderal (purn) Moeldoko dari kepala staf kepresidenan," ungkap seorang paranormal, ?Iwan Sinulingga dalam jumpa pers digelar oleh Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi di ?Kota Medan, Jumat, 12 Maret 2021.

Iwan menilai apa yang Moeldoko lakukan merampas partai Demokrat dari kepengurusan sah melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang berlangsung di ?Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bukan, sosok pemimpin layak dibanggakan.

Demokrat Ogah Ikut Campur Urusan PDIP yang Pecat Jokowi dan Gibran

Iwan mengungkapkan Moeldoko untuk menjadi pimpinan partai, harus dilalui dengan perjuangan. Bukan malah sebaliknya, melakukan kudeta dengan menggelar KLB Demokrat pada Jumat 5 Maret 2021, lalu. "Karena kita adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang," tutur Iwan.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar menyatakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Moeldoko melalui KLB, bukan cerminan berpolitik yang baik bagi Tanah Air ini dan akan membuat citra pemerintah buruk di mata rakyatnya.

Sosok Misterius Pria Bertelanjang Dada saat Anak Bos Toko Roti Ditangkap, Ibu Muda Diperkosa Tetangga

"Pak Presiden Jokowi kita minta untuk memberi sanksi kepada beliau (Moeldoko). Dulu ada kejadian serupa, di Orde Baru misalnya, bukan orang pemerintahan yang datang merebut partai. Sekarang, orang yang paling dekat dengan pak Jokowi," jelas Shohibul.

Shohibul menjelaskan meski tidak ada campur tangan Pemerintah. Masyarakat akan menilai sikap dari Presiden Jokowi menyikapi kisruh partai Demokrat. Apa mendiamkan atau menindak tegas Moeldoko.

"Saya khawatir dan mungkin kita sama, pak Jokowi itu tidak perlu dilibatkan dalam hal ini. Dan untuk menguatkan itu, berilah sanksi ke pak Moeldoko itu," sebut Shohibul.

Ketua DPP Nasdem sekaligus timses Anies-Muhaimin, Willy Aditya.

Nasdem Terbuka jika Jokowi Ingin Gabung Usai Dipecat PDIP

Nasdem menyerahkan keputusan bergabung ke dalam partai politik kepada Jokowi.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024