KPK Sita Rumah Staf Khusus Edhy Prabowo di Cikarang
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah milik Andreau Misanta Pribadi (AMP), staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Andreau bersama-sama Edhy Prabowo adalah tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benur
"Tim Penyidik KPK melakukan penyitaan satu unit rumah yang diduga milik tersangka AMP (Andreau Misanta Pribadi)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Jumat, 12 Maret 2021.
Rumah itu terletak di perumahan Pasadena Blok A nomor 16 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu disita lantaran diduga dibeli dari uang yang terkumpul dari para eksportir benih lobster.
"Proses penyitaan dihadiri juga oleh tersangka AMP. Tim penyidik memasang plang sita pada rumah dimaksud serta dibuat berita acara penyitaan," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, ada fakta lainnya yang terkuak dari kasus ini. Sekretaris Pribadi Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Amiril Mukminin mengungkapkan bahwa Edhy Prabowo memang menyimpan uang Rp7-10 miliar dalam bentuk cash di kediaman pribadinya.
Hal itu disampaikan Amiril saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap izin ekspor benur dengan terdakwa Suharjito di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Awalnya Amiril ditanyai sejak kapan dia mengurus keuangan Edhy Prabowo. Amiril pun mengakui, ia mengelola keuangan Edhy sejak tahun 2015.
"Kalau ada uang kegiatan saya yang urus sampai kalau ada simpanan saya yang menyimpan," kata Amiril saat bersaksi, Rabu, 10 Maret 2021.
Amiril mengatakan uang dari Edhy Prabowo biasa dia simpan di rumah yang terletak di Komplek Perumahan Kalibata. Uang Rp7 miliar - Rp10 miliar tersebut disimpan dalam bentuk cash.
"Rp7 miliar-Rp10 miliar dalam bentuk cash disimpan di rumah," kata Amiril.
Dia membeberkan semua uang yang diberikan Edhy kepadanya selalu disimpan dalam bentuk cash. Uang itu ucap Amiril uang berasal dari uang operasional, uang perjalanan dinas dan tambahan pribadi.
Amiril pun dicecar soal uang tambahan pribadi. Dia mengaku bahwa tidak begitu mengetahui asal-usul tambahan pribadi itu.
Namun, lanjut Amiril, uang tambahan pribadi itu diperoleh dari orang.
"Sumbernya saya kurang memperhatikan tapi setahu saya pengembalian uang dari orang," ujarnya.
MK Tegaskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer: Kesampingkan Budaya Sungkan dan Ewuh Pakewuh
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di militer, sepanjang KPK yang memulai penyidikan
