Haris Pertama Melawan, Beberapa Pengurus KNPI Dipecat Balik
- Istimewa
VIVA – Pengurus DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar rapat pleno di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Maret. Pleno diikuti oleh seluruh pengurus DPP menghasilkan kesepakatan memecat Sekjen KNPI Jackson AW Kumaat dan pengurus lain yang mengikuti rapat pleno ilegal di Ritz Carlton.
“Hasil pleno yang diikuti oleh pengurus DPP memutuskan memberhentikan Sekjen KNPI dan pengurus yang ikut dalam pleno ilegal di Ritz Carlton,” kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama di arena rapat Pleno.
Disamping itu, rapat tersebut juga memutuskan DPP KNPI akan segera menggelar tahapan-tahapan menuju Kongres pada tahun ini. Adapun tahapan Kongres didahului dengan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas).
“Kongres KNPI 2021 nanti kita akan libatkan seluruh OKP yang berhimpun dalam wadah KNPI,” kata Haris.
Di sisi lain, Haris mengungkap, kegiatan yang diklaim sebagai rapat pleno di Ritz Carlton beberapa waktu yang lalu sama sekali tidak diketahui oleh pengurus. Lantaran tidak adanya administrasi serta surat menyurat.
“Sama sekali pengurus tidak tahu. KNPI inikan organisasi yang tertib administrasi, masa untuk sekelas menggelar rapat pleno saja tidak ada administrasinya,” kata Haris.
Haris memastikan, KNPI saat ini solid dimana para ketua DPD KNPI di seluruh Indonesia mendukung hasil-hasil keputusan yang ditelurkan dalam rapat pleno DPP KNPI yang digelar pada hari ini.
“Semua hasil keputusan tadi kami sampaikan ke seluruh ketua DPP lewat zoom meeting, semuanya sepakat KNPI tidak bisa dipecah,” ujar Haris.
Sebelumnya, kegiatan yang diklaim sepihak sebagai rapat pleno DPP KNPI di Ritz Carlton pada Sabtu 6 Februari 2021 yang lalu memutuskan memecat Haris Pertama sebagai Ketua Umum.
Rapat pleno tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A. Bahri ini menganggap Haris telah melanggar beberapa ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.
Baca juga: Haris Pertama Dipecat dari Ketua Umum KNPI di Hotel Mewah
Haris Pertama Dilaporkan ke Bareskrim Polri
Haris Pertama dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan sangkaan Pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
