Kecolongan, Gubernur Edy: KLB Demokrat Sibolangit Kegiatan Tak Sah

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Putra Nasution

VIVA – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan kekesalannya terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang berlangsung di ?Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena, tidak mengontangi izin dan mengundang kerumunan di tengah pandemi COVID-19.

Demokrat Ingatkan Pemerintah Pastikan PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas

"Tidak ada KLB, Sumatera Utara jangan dijadikan ajang kegiatan yang tidak sah," ungkap Edy kepada wartawan di Medan, Selasa 9 Maret 2021.

Edy menjelaskan pelaksanaan KLB itu ada mekanismenya. Apa lagi, mantan Ketua Umum PSSI itu, tidak menerima informasi ada kegiatan yang membuat kerumuman massa tersebut.

Prabowo Kenakan PPN 12 Persen Hanya Barang Mewah, Ketum AHY: Demokrat Dukung Keberpihakan ke Rakyat

"Gubernur yang ada wilayah harus diberikan informasi. Apa lagi, Gubernur selaku Kasatgas (COVID-19)? tidak boleh mengundang kegiatan kerumunan," tutur mantan Pangkostrad itu.

Edy mengungkapkan dirinya tidak pernah memberikan atau mengeluarkan izin terhadap kegiatan tersebut. Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu memastikan, KLB itu dinilai acara yang ilegal.

Demokrat Dukung PPN 12 Persen Asal Tak Menyasar pada Kebutuhan Pokok Rakyat

"Kita pelajari, pastinya itu perbuatan-perbuatan tidak benar. Siapa pun dia, Gubernur selaku Kasatgas menjalani peraturan Presiden. Tidak diperbolehkan, apa lagi dia tidak izin. Paham?, terima kasih," tutur Edy.

Sebelumnya, KLB Partai Demokrat yang digagas dan dilaksanakan oleh para mantan pendiri Partai dan mantan kader berlambang mercy itu, yang berlangsung sejak 5 hingga 7 Maret 2021, untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat.

Hasil voting berdiri, peserta KLB sepakat menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025 dan Marzuki Ali sebagai Ketua Pembina Demokrat. Kemudian, dalam kongres peserta juga memberhentikan ?Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat, yang sah saat ini.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra

Bagi Demokrat Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihormati: Itu FInal

Partai Demokrat menghormati putusan MK, yang mengabulkan gugatan penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ini final

img_title
VIVA.co.id
2 Januari 2025