Demokrat Ancam Tindak Kader Pasang Dua Kaki Usai KLB Sibolangit

VIVA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sumatera Utara terus melakukan pengusutan secara internal terhadap kader yang ikut serta dan menjadi peserta pada Kongres Luar Biasa (KLB) di ?Deli Serdang, Sumatera Utara. Termasuk, kader pasang dua kaki.

"Kita masih memantau lainnya, ada kemungkinan. Karena, 'pasang dua kaki'. Maksudnya, mungkin hanya mengambil uangnya saja. Sehingga digelar apel siaga, ada juga ke kita dan di sana (Sibolangit) tidak ada.? Kita akan pantau ya," sebut Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain dikonfirmasi VIVA, Senin, 8 Maret 2021?. 

Herri mengaku sudah memecat ?dua Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten ?Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Kota Padang Sidempuan dengan dikeluarkan surat keterangan (SK) pemecatan dari jabatannya. 

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Humbahas, Bangun Silaban dan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Khoiruddin Nasution. Keduanya, diketahui menghadari KLB tersebut.

?"Ada kita ikuti (pantau) KLB abal-abal di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Jadi, sudah jauh hari kita pecat (dua Ketua DPC itu), tidak berhak memberikan suara lagi," jelas Herri.

?Herri mengungkapkan menindak tegas terhadap kader Demokrat, yang hadiri di KLB maupun 'pasang dua kaki' dengan tujuan main aman. 

"KLB abal-abal ini, akan kecewa sama mereka dan kita akan tegas mereka (pasang dua kaki), saya akan memecatkan," sebut Herri.

Sebelumnya, KLB Partai Demokrat yang digagas dan dilaksanakan oleh para mantan pendiri Partai dan mantan kader berlambang mercy itu, yang berlangsung sejak 5 hingga 7 Maret 2021, untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat.

Hasil voting berdiri, peserta KLB sepakat menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025 dan Marzuki Ali sebagai Ketua Pembina Demokrat. Kemudian, dalam kongres peserta juga memberhentikan ?Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat, yang sah saat ini.

Bagi Demokrat Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihormati: Itu FInal

Partai Demokrat menghormati putusan MK, yang mengabulkan gugatan penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ini final

VIVA.co.id

2 Januari 2025