Jhoni Allen Tuduh SBY Kudeta Anas Urbaningrum

VIVA – Politikus senior Jhoni Allen Marbun kembali melancarkan serangan kepada elite Partai Demokrat atas respon pemecatan dirinya dari keanggotaan partai berlambang Mercy gara-gara isu kudeta kepemimpinan Demokrat dibawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Melalui video berdurasi 9 menit, mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan Partai Demokrat pernah mengalami kudeta kepemimpinan. Kudeta kepemimpinan itu terjadi pada saat Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mulai terseret kasus hukum. 

"Siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat? Mari kita buka fakta sejarah," kata Jhoni Allen dalam video tersebut dikutip VIVA, Senin, 1 Maret 2021. 

Menurut Jhoni, Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres II Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Dalam perjalanannya, nama Anas Urbaningrum tersandung kasus hukum di KPK. Meskipun belum ada status tersangka, tapi kepemimpinan Anas di Partai Demokrat mulai digoyang.

"SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden Republik Indonesia mengambil kekuasaan ketua umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium di mana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketua umum, ujar Jhoni.

"Inilah kudeta yang pernah terjadi di tubuh Partai Demokrat," imbuhnya.

Setelah Anas menjadi tersangka di KPK, Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasar (KLB) I di Bali tahun 2013, untuk memilih ketua umum definitif, hanya untuk melanjutkan periode kepengurusan Anas Urbaningrum hingga 2015. 

"Sehingga saya Jhoni Allen Marbun diperintahkan SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjabat Ketua DPR RI, untu tidak maju sebagai kandidat ketua umum Partai Demokrat, padahal pada Kongres II 2010 memperoleh surat terbesar kedua setelah Anas Urbaningrum," terang Jhoni.

"Pada Kongres IV 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya kongres agar SBY bisa menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Demokrat di seluruh Tanah Air," lanjutnya.

Bagi Demokrat Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihormati: Itu FInal

Partai Demokrat menghormati putusan MK, yang mengabulkan gugatan penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ini final

VIVA.co.id

2 Januari 2025