Perantau Papua di Surabaya Minta Otsus Diteruskan meski Dana Diusut
- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Para perantau asal Papua dan Papua Barat di Surabaya, Jawa Timur, berharap otonomi khusus (otsus) di provinsi asal mereka tetap dilanjutkan kendati dana otsus periode pertama diduga diselewengkan pihak tertentu. Menurut mereka, otsus tetap dibutuhkan demi perkembangan Papua, meski pelaksanaannya perlu diperbaiki.
Harapan itu disampaikan para perantau asal Papua yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Jumat, 26 Februari 2021. Ketua IKBPS Peter Fransrumaseb menuturkan, ada empat fokus utama di Bumi Cenderawasih dan membutuhkan intervensi pemerintah melalui otsus.
Empat fokus utama sasaran otsus itu ialah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal pendidikan, Peter menyebut contoh dibebaskannya biaya pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat Papua sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan yang sama.
Baca: Perantau Papua di Jawa Timur Tuntut Program dan Dana Otsus Diaudit
Mengacu pada pelaksanaan otsus jilid pertama yang disebut-sebut bermasalah, Peter meminta pemerintah membuat lembaga independen untuk pendampingan dan audit. Itu diperlukan agar dana dan program otsus tepat sasaran. "Kami meminta kepada pemerintah untuk mengaudit penggunaannya, sudah tepat sasaran atau tidak," ujarnya.
Anggota IKBPS Eva Victoria mengatakan bahwa pada umumnya mereka mendukung program otsus berkelanjutan untuk perkembangan di kampung halaman mereka. "Harus dilakukan pengawasan khusus agar tujuan dari otsus Papua dapat tercapai sesuai harapan," katanya.
Sebelumnya, sikap yang sama disampaikan oleh perantau Papua yang tergabung dalam Kerukunan Silaturrahmi Orang-orang Papua di Jawa Timur. Alasan yang dikemukakan sama, yakni demi kemajuan Papua dan Papua Barat ke depan. "Supaya bisa membantu masyarakat kita yang berada di Papua dan Papua Barat, termasuk kami di perantauan," kata sesepuh Papua di Jatim, Robert Y Korea.
Di sisi lain, dana otsus Papua jilid pertama kini tengah disorot karena diduga diselewengkan pihak-pihak tertentu. Kepolisian RI berancang-ancang untuk mengusut itu. "Sudah Rp93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat. Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran,” kata Kepala Biro Analis Badan Intelijen dan Keamanan Polri Brigjen Achmad Kartiko beberapa waktu lalu.
Kuasa Hukum Sebut Kejagung Tak Punya Bukti Audit BPKP soal Kerugian Negara di Kasus Tom Lembong
Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa Kejagung tak memiliki hasil audit investigasi BPKP soal total kerugian negara dari kasus impor gula
