Jimly Tegaskan Jika Masih WNA, Orient Tidak Boleh Dilantik

Orient P Riwu Kore (kiri)
Sumber :
  • Facebook Orient P Riwu Kore

VIVA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan, seseorang yang masih berstatus warga negara asing atau WNA, tidak boleh dilantik. Menyusul polemik terkait dengan Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT yakni Orient P Riwu Kore.  

Freddy-Sobar Ungkit Syarat Dukungan Peserta Pilkada Kaimana di Sidang MK

Orient sebelumnya menjadi polemik, setelah ia diketahui ternyata juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Sementara Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal.

"WNA tidak boleh di-SK-kan dilantik. Maka buktinya diperoleh pada tahapan apapun sebelum ditetapkan final, pejabat yang bersangkutan wajib mencoret namanya dari penetapan pejabat resmi dan posisinya diisi oleh wakilnya sesuai UU," ujar Jimly, juga pernah menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017 ini, Kamis 25 Februari 2021.

Bupati Situbondo Minta Jadwalkan Ulang Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Dana PEN Pekan Depan

Baca juga: Konflik Makin Panas, Wali Kota Tegal Laporkan Wakilnya ke Polisi

Senada dengan Jimly, Komisioner KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay menilai Bawaslu memang harus membatalkannya juga. Mengingat syarat untuk seseorang menjadi kepala daerah adalah warga negara Indonesia (WNI). Sehingga pencalonan Orient dinilai secara otomatis sudah batal demi hukum.

KPK Panggil Bupati Situbondo soal Korupsi Dana PEN, Langsung Ditahan?

"Jadi sekarang, setelah Bawaslu mendapat kepastian ini (status warga negara Orient) Bawaslu mengeluarkan saja rekomendasi ke KPU untuk membatalkan penetapan. Karena berdasarkan salah satu syarat pencalonan itu harus berwarga negara Indonesia. Namun ternyata dia WNA," kata Hadar.

KPK resmi tahan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan bawahannya soal kasus korupsi di Situbondo

Bupati Situbondo Akhirnya Ditahan KPK soal Kasus Korupsi Dana PEN

KPK akhirnya resmi menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati selaku PNS di Dinas PUPR Kabupaten Situbondo terkait dugaan korupsi.

img_title
VIVA.co.id
21 Januari 2025