KPK Umumkan Seorang Pejabat DIY Mangkir dari Pemeriksaan Tanpa Kabar

Ilustrasi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA – Sekretaris Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Erlina Hidayati Sumardi, mangkir atau tidak menghadiri panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa kabar atau keterangan apa pun pada Selasa, 23 Februari 2021.

Pengacara Hasto Heran Pertama Kali dalam Sejarah KPK Terbitkan 4 Sprindik: Dugaan Order Valid

Erlina akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Yang bersangkutan tidak hadir dan tanpa konfirmasi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, 24 Februari 2021.

Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan Cs Sambangi KPK, Ada Apa?

KPK memutuskan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Erlina. KPK mengultimatum Erlina untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya. 

"Tim Penyidik KPK akan kembali melayangkan surat panggilan dan KPK mengimbau agar saksi kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemeriksaan selanjutnya," kata Ali.

PDIP Ungkap Kejanggalan KPK Dalam Penetapan Tersangka Hasto

Selain Erlina, empat saksi lain kasus ini memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada Selasa kemarin. Keempat saksi, yakni Aminto Mangun Diprojo selaku pemilik PT Kenanga Mulya, PT Bimapatria Pradanaraya dan PT. Tata Analisa Multi Mulya; seorang pihak swasta bernama Thomas Hartono; Kepala Bidang Perencanaan Dikpora DIY, Surono dan Sumadi selaku Inspektorat DIY.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan di Markas Polres Sleman itu, tim penyidik mencecar keempat saksi mengenai dugaan keterlambatan dalam menyelesaikan proyek pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Mereka diperiksa juga atas dugaan kongkalikong pemanfaatan nama perusahaan PT Duta Mas Indah.

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Deretan Kasus Korupsi yang Mandek di Periode KPK Sebelumnya, Diminta Selesaikan

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang belum diselesaikan.

img_title
VIVA.co.id
9 Januari 2025