Edhy Prabowo Akui Pinjam Uang dari Zaini untuk Belanja di Hawaii
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo masih ngotot membantah sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berargumen sempat meminjam uang dari Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M Zaini Hanafi, untuk membelikan istrinya, Iis Rosita Dewi, sejumlah barang mewah di Amerika Serikat (AS).
Edhy menyampaikan demikian pascadiperiksa sebagai tersangka suap izin ekspor benur, Senin, 22 Februari 2021.
Zaini sempat satu rombongan dinas dengan Edhy dan Iis saat bertandang ke AS, sebelum terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten.
"Jadi saya pinjam, itu pun nggak memaksa. Dia (Zaini) sendiri waktu saya pinjam kan ATM-nya nggak ada, nggak bisa, besok baru bisa. Terus kenapa?" kata Edhy di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Sementara itu, KPK menyangka ada dugaan penerimaan sejumlah uang dari eksportir benur untuk keperluan pribadi Edhy serta kerabatnya.
Edhy beralasan sampai saat ini belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Zaini. Ia menggaransi akan membayar utang itu setelah kasus ini selesai.
"Kan belum ditagih, dan tetap akan saya bayar. Saya di sini (Rutan) gimana mau bayar, keluar saja nggak bisa, telepon nggak bisa, gimana? saya dengar berita saja dari anda," ujarnya.
Sebelumnya, Zaini berkelit istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi, meminjam kartu kredit miliknya untuk membeli sejumlah barang mewah di Amerika Serikat (AS).
Hal itu disampaikan Zaini saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa penyuap, Pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Suharjito.
Zaini bercerita, awalnya Edhy Prabowo membeli tas Hermes. Kemudian, membeli parfum (Hermes) serta syal (Hermes).
Diketahui, Iis Rosita Dewi merupakan anggota Komisi V DPR dari Partai Gerindra. Iis sempat diamankan petugas KPK saat OTT, namun dilepaskan karena masih berstatus saksi hingga saat ini.
DPR Wanti-wanti KPK Jangan Jadi Alat Politik Pilkada Menyusul Penangkapan Gubernur Bengkulu
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar menyoroti penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK menjelang pencoblosan Pilkada, 27 November 2024.
