41 Persen Publik Enggan Divaksin, PAN Minta Jangan Dianggap Remeh
- VIVA.co.id/ Adi Suparman (Bandung)
VIVA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah tidak menganggap remeh hasil survei Indikator Politik Indonesia. Dimana ada 41 persen masyarakat yang masih enggan untuk divaksin COVID-19.
Menurut Saleh, temuan ini merupakan hal yang serius yang harus segera dicari jalan keluarnya.
"Menurut saya, ini adalah temuan yang serius. Ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin. Jumlahnya mencapai 41 persen. Karena itu, temuan ini tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar ikut vaksinasi," kata Saleh kepada VIVA, Senin 22 Februari 2021.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menekankan pentingnya sosialisasi. Dia berharap, pemerintah bisa semakin memasifkan sosialisasi ke tingkat masyarakat.
Baca juga:Â Survei Indikator Politik: 41 Persen Warga Tidak Bersedia Divaksin
"Survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 secara luas dan masif kepada masyarakat," ujar anggota Komisi IX DPR itu.
Saleh menyebut sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini belum banyak membuahkan hasil. Buktinya masih banyak masyarakat yang tidak percaya dan takut untuk divaksin.
"Berarti yang kemarin-kemarin ini dikampanyekan oleh pemerintah itu belum masuk sepunuhnya. Belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Makanya, mereka tadi takut nggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham," katanya.
Dia juga berpesan kepada masyarakat agar mau mengikuti program vaksinasi COVID-19. Sebab, kata dia, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar anggaran besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air, tidak terbuang cuma-cuma.
"Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir Menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Harus betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah," ujarnya
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 1-3 Februari 2021. Pada point pertanyaan, jika divaksin COVID-19 sudah tersedia, apakah ibu/bapak bersedia melakukan vaksinasi COVID-19, masih cukup tinggi yang tidak bersedia.Â
Informasi vaksinasi memang sudah diketahui masyarakat yakni 91.3 persen. Juga 81,9 persen setuju setelah vaksin dinyatakan halal oleh MUI. Tetapi, sebanyak 15,8 persen sangat bersedia divaksin, 39,1 persen cukup bersedia. Lalu 32,1 persen kurang bersedia divaksin, 8,9 persen sangat tidak bersedia. Sementara 4,2 persen tidak menjawab.
"Namun, sangat banyak warga yang kemudian tidak lantas bersedia divaksin (41 persen), terutama karena alasan efek samping vaksin yang belum dipastikan (54.2 persen). Kemudian efektivitas vaksin (27 persen), merasa sehat atau tidak membutuhkan (23.8 persen), dan jika harus membayar (17.3 persen)," isi kesimpulan seperti dikutip dalam hasil paparan survei Indikator Politik Indonesia.
Survei dilakukan dengan melalui telepon, karena masih pandemi COVID-19. Dari 206.983 responden, sebanyak 7.604 dipilih untuk ditelepon melalui acak. Dan yang berhasil diwawancarai sebanyak 1200 responden.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ± 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Pelaksanaan Pilkada jadi Salah Satu Indikator Kepuasan Publik di 100 Hari Pemerintahan Prabowo
Pilkada 2024 berkontribusi pada kepuasan publik dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, dengan survei menunjukkan tingkat kepuasan tinggi di bidang politik dan keamanan.
