Rasio Penyelesaian Perkara di MA Sepanjang 2020 Capai 88,7 Persen
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Mahkamah Agung (MA) RI mencatat bahwa rasio penyelesaian perkara sepanjang tahun 2020 mencapai 88,7 persen. Hal tersebut berdasarkan laporan tahunan MA yang disampaikan oleh Ketua MA, Muhammad Syarifuddin pada Rabu, 17 Februari 2021.
"Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah mengirim salinan putusan sebanyak 18.237 perkara. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tahun 2020 adalah sebesar 88,77 persen," ujarnya.
Lebih jauh diungkapkan Syarifuddin, bahwa dari sisi ketepatan waktu Mahkamah Agung telah memutus secara on time case processing di bawah tiga bulan sebanyak 19.874 perkara, dari 20.562 perkara yang diputus atau sebesar 96,65 persen.
Baca juga: MA Cetak Rekor Penanganan Perkara, Jokowi Ingatkan Kualitas Putusan
Syarifuddn mengklaim, jumlah itu telah melampaui capaian tahun 2019, yaitu sebesar 96,58 persen.
Menurut dia, ini menunjukan bahwa semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2020 telah melampaui semua target yang ditetapkan.
"Bahkan sebagian besar berhasil mencatatkan rekor baru sebagai yang terbaik sepanjang sejarah Mahkamah Agung," kata Syarifuddin.
Sementara itu, lanjut Syarifuddin, pada Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak beban perkara pada tahun 2020 sebanyak 42.095 perkara.
Secara perinci perkara itu terdiri dari perkara masuk sebanyak 35.927 perkara, dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 6.168 perkara. Dari jumlah itu, perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak sebanyak 32.077 perkara.
"Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebesar 76,22 persen," ujarnya.
Kemudian di pengadilan tingkat pertama, beban perkara tahun 2020 sebanyak 3.893.107 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk sebanyak 3.805.229 dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 87.878.
Dari jumlah tersebut perkara yang diputus pengadilan tingkat pertama sebanyak 3.772.035 perkara. Kemudian untuk perkara yang dicabut sebanyak 45.474, sehingga sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 75.598.
"Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara di pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 98,06 persen," jelasnya.
MK Tegaskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer: Kesampingkan Budaya Sungkan dan Ewuh Pakewuh
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di militer, sepanjang KPK yang memulai penyidikan
