Heboh Hibah ke Museum SBY-Ani, Gerindra Jatim Bela Presiden ke-6

VIVA – Plt Ketua DPD Gerindra Jawa Timur (Jatim) Anwar Sadad menilai bahwa hibah Rp9 miliar dari Pemerintah Provinsi Jatim untuk pembangunan Museum SBY-Ani di Kabupaten Pacitan merupakan hal yang wajar. Bagaimanapun kata dia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan figur besar asal Jatim yang menjadi Presiden RI dua periode. 

"Pak SBY adalah figur kebanggaan masyarakat Jatim. Dua periode menjabat sebagai presiden pasti meninggalkan legacy untuk bangsa ini. Dalam kronik perjalanan Beliau pasti ada sisi positif termasuk sisi humanis baik dalam keluarga maupun para sahabatnya patut dicontoh," kata Sadad kepada VIVA pada Rabu, 17 Februari 2021.

Wakil Ketua DPRD Jatim itu menuturkan, Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah memberikan hibah untuk menghormati tokoh-tokoh asal Jatim yang berjasa besar misalnya untuk membeli rumah masa kecil Bung Karno di Blitar yaitu Istana Gebang. 

"Juga (hibah) perbaikan fasilitas untuk peziarah makam Gus Dur, mantan Presiden RI, di lokasi tersebut juga ada makam ayah dan kakek beliau, keduanya pahlawan nasional," kata Sadad. 

Alumnus Universitas Sunan Ampel Surabaya itu percaya bahwa SBY tidak pernah meminta atau mengajukan permohonan hibah ke Pemprov Jatim. "Saya percaya pasti Pak SBY tidak minta hibah kepada Pemprov Jatim, akan tetapi hibah tersebut adalah bagian dari wujud penghargaan dan rasa bangga masyarakat Jatim kepada sosok Pak SBY," lanjut Sadad. 

Sebelumnya Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio mengaku heran dana hibah Rp9 miliar oleh Pemprov Jatim untuk pembangunan Museum SBY-Ani di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Pacitan, baru heboh belakangan ini. Hal itu berbarengan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Pacitan yang belum lama ini. 

Memang diketahui pada Minggu, 14 Februari 2021, Presiden Jokowi berkunjung ke Pacitan meresmikan Bendungan Tukul di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari. 

"Saya juga heran ketika ada ramai-ramai apalagi ramainya dipas-paskan dengan kedatangan Presiden. Padahal, ini sudah cukup lama diberikan dan semuanya sudah sesuai mekanisme," kata Renville di Surabaya pada Selasa, 16 Februari 2021.

Mantan Plt Ketua Demokrat Jatim itu menjelaskan, pembangunan Museum SBY-Ani itu semacam tetenger untuk Presiden RI keenam. Kebetulan Presiden itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketum Demokrat saat itu. Ide pembangunan sudah muncul sejak Gubernur Jatim dijabat Soekarwo atau Pakd Karwo pada waktu itu menjabat Ketua Demokrat Jatim. 

Museum tersebut dikelola oleh sebuah yayasan. Namun lanjut Renville sejak rencana peletakan batu pertama pada Februari 2020 lalu hingga pembangunan berjalan sekarang, SBY maupun yayasan tidak pernah mengajukan permohonan bantuan dana kepada pemerintah. Namun pemerintah tetap memberikan hibah. 

"Karena itu kami mengucapkan terima kasih ke pemerintah," ujarnya.

Soal hibah itu sebetulnya sudah disampaikan oleh pemerintah saat peletakan batu pertama. 

"Ini murni bantuan dan sepanjang pengetahuan saya, itu dibolehkan. Karena ini membantu yayasan, apalagi ini presiden. Ini sama dengan zamannya Gus Dur waktu di Jombang, sehingga ada juga, kan (bantuan dari pemerintah)," lanjut Renville.

Sementara Sekretaris Provinsi Jatim Heru Tjahjono menjelaskan, hibah Rp9 miliar itu merupakan hibah bantuan keuangan (BK) yang dikucurkan Pemprov Jatim berdasarkan permohonan Pemkab Pacitan pada 2019 lalu. Dana sebesar itu bukan hanya untuk Museum SBY-Ani melainkan juga dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Hibah tersebut sampai sekarang belum disalurkan karena menunggu kelengkapan persyaratan lainnya. Heru menegaskan, hibah Rp9 miliar itu masih utuh ada di APBD Pemkab Pacitan. 

"Kalau uang itu mau disalurkan ke museum (SBY), ya, harus ada kelengkapan lain," kata Heru kepada wartawan.
 

Halaman Selanjutnya

Museum tersebut dikelola oleh sebuah yayasan. Namun lanjut Renville sejak rencana peletakan batu pertama pada Februari 2020 lalu hingga pembangunan berjalan sekarang, SBY maupun yayasan tidak pernah mengajukan permohonan bantuan dana kepada pemerintah. Namun pemerintah tetap memberikan hibah.