Komnas HAM Bandingkan Represifitas TNI-Polri Saat Ini dengan Orba
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi lembaga TNI-Polri yang terus melakukan reformasi birokrasi.
Menurut Ahmad, reformasi di internal TNI-Polri sangat kentara dibandingkan saat zaman Orde Baru (Orba). Ahmad yang seorang aktivis ketika itu sangat merasakan represifitas oleh aparat. Demikian diungkapkan Ahmad saat memberikan paparan dalam Rapim TNI-Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Februari 2021.
"Komnas HAM selalu memberikan apresiasi bahwa reformasi TNI-Polri itu satu langkah sangat progresif. Saya kebetulan aktivis Orba pada masa itu mengalami peristiwa dimana saya dikejar alami represif. Kalau saya bandingkan sekarang jauh sekali," ujar Ahmad.
Ahmad menampik pandangan generasi muda dewasa ini yang masih menyebut bahwa TNI-Polri masih sangat represif. Menurutnya, saat ini jauh lebih baik dibandingkan Orba. "Kalau anak-anak muda sekarang bilang tak ada perubahan dari Orba, mungkin mereka tak mengalami represi di zaman itu, tidak mengalami jadi orang dikejar-kejar harus lari sana kemari. Kalau sekarang kan tidak tentu berbeda," ucap Ahmad.
Meski begitu Komnas HAM, kata Ahmad, tetap memberikan atensi kepada TNI-Polri untuk tetap tidak bertindak represi dalam hal penegakan hukum.
"Tapi kami tetap ajak bapak-bapak TNI-Polri marilah sama-sana utamakan norma HAM dalam melaksanakan tugas kewenangan dari level tinggi sampai bawah. Saya tahu langkah banyak dilakukan tapi bawah belum menyadari norma-norma HAM," ungkapnya.
Sebab itu, Ahmad menekankan perlu ada penekanan di level terbawah bagaimana melaksanakan tugas hukumnya tetap mengedepankan hak asasi manusia. "Saya kira norma prinsip HAM, bisa di lembagakan melalui training perubahan kurikulum pendidikan termasuk pengawasan intensif saya kira reformasi TNI-Polri mencapai tingkat yang membanggakan," kata Ahmad.
Baca juga: Saran Komnas HAM soal Masalah Papua di Depan Panglima TNI-Kapolri
Komnas HAM Sebut Sejumlah Kasus Kandidat Pilkada Berujar Seksis dan Rendahkan Perempuan
Komnas HAM menyoroti ujaran bernada merendahkan perempuan yang terjadi selama Pilkada 2024 karena dinilai tidak selaras dengan prinsip pilkada ramah HAM.
